JAKARTA– Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mengatur ancaman hukuman cukup berat bagi mereka yang melanggar hukum. Mereka yang menggunakan data pribadi bukan miliknya terancam hukuman penjara dan denda sampai Rp 70 miliar.
Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi.
Ayat (2) menyebutkan, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Sedangkan ayat (3) menjelaskan, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.
Selanjutnya, pada Bab XIII diatur tentang ketentuan pidana. Pada Pasal 61 ayat (1) diterangkan, setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dendan paling banyak Rp 50 miliar.
Berikutnya pada ayat (3) disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 70 miliar.
Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, RUU PDP perlu didukung, karena selama ini belum ada perangkat yang mengatur perlindungan data pribadi. Menurut dia, saat ini data pribadi dengan gampangnya dicuri dan digunakan tanpa izin pemiliknya. Data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi, bahkan kepentingan politik. “Amerika contohnya,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan (4/3).
Politikus PKB itu mengatakan, Komisi I sudah pernah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membahas RUU tersebut. Pihaknya menyampaikan berbagai pertanyaan terkait rancangan peraturan baru itu. Misalnya, bagaimana pemerintah mengantisipasi kecanggihan teknologi terkait perlindungan data pribadi.
Saat ini, perusahaan besar, seperti Google, Facebook, dan perusahaan asing lainnya mempunyai data pribadi masyarakat Indonesia. Mereka bisa dengan gampang menggunakan data tersebut. Karding mengatakan, untuk mengatasi perkembangan teknologi, pemerintah bakal membuat perangkat yang akan diatur adalam RUU PDP. Selain itu, pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dan juga kerja sama antar negara terkait perlindungan data pribadi. “Yang pasti mereka harus ikut aturan kita,” tegas dia.
Willy Aditya, anggota Komisi I mengatakan, dalam membahas RUU itu, komisinya akan membentuk panitia kerja (Panja). Rencananya, pembentukan panja akan dilakukan pada masa sidang berikutnya, yaitu setelah reses selesai bulan depan. Setelah panja dibentuk, rapat pembahasan baru akan dilakukan.
Legislator asal Dapil Jatim XI itu menyatakan, komisinya sangat serius membahas peraturan baru itu. Sebab, RUU tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Data pribadi warga negara Indonesia harus mendapat perlindungan. “Kedaulatan data pribadi harus menjadi semangat utama RUU PDP,” tandasnya. (lum)
Editor : izak-Indra Zakaria