JAKARTA–Pembangunan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan negara digenjot. Tahun ini jumlah anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mengejar ketertinggalan di wilayah terpinggirkan mencapai Rp 24,3 triliun.
Disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat membuka Rapat Koordinasi Pengamanan Perbatasan Negara di Jakarta (11/3). “Sekarang itu negara mempunyai anggaran di APBN, itu besar sekali Rp 24,3 triliun,” ujarnya.
Mahfud meminta jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengoordinasikan penggunaan anggaran secara terintegrasi. Jika setiap kementerian atau lembaga jalan sendiri-sendiri, manfaat dari penggunaannya kurang efektif.
Misalnya, ketika ada kementerian membangun dermaga laut, kementerian lain bersinergi dengan membangun akses jalan menuju lokasi. “Coba diintegrasikan, sehingga menjadi satu wujud di satu tempat program yang sama,” imbuhnya.
Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, anggaran tersebut tersebar di 27 kementerian atau lembaga. Sementara BNPP hanya bertugas sebagai koordinator untuk memastikan program di setiap kementerian atau lembaga untuk perbatasan berjalan sesuai arahan Presiden.
Terkait alokasi yang mencapai Rp 24,3 triliun, Tito mengatakan, angka tersebut didapat dari hasil diskusi bersama Bappenas. Meski besar, dia menyebut, sebetulnya masih jauh dari angka yang dibutuhkan. “Menyesuaikan kemampuan negara,” katanya. Imbasnya, dari 700-an kecamatan yang ada di daerah perbatasan, fokus pembangunan akan dilakukan di 222 kecamatan lebih dahulu.
Uang tersebut akan digunakan sesuai tupoksi masing-masing daerah. Misalnya, Kementerian Kesehatan untuk pembangunan fasilitas kesehatan. “Kemudian alat tangkap ya KKP, bangun pasar Kementerian Perdagangan, kemudian koperasi ya Kementerian Koperasi dan UMKM,” tambahnya.
Pembangunan di setiap kecamatan di perbatasan, kata dia, tidak dilakukan seragam. Melainkan akan sesuai dengan kebutuhan. Namun, pada prinsipnya, harus menyasar peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Tito menyebut, ketertinggalan dan kesejahteraan masih jadi persoalan.
Berdasarkan data yang ada, dari 15 provinsi yang memiliki daerah berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, 10 di antaranya memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Padahal, kesejahteraan menjadi kunci untuk stabilitas.
“Jadi kebanggaan, national pride dalam rangka NKRI kita. Kenapa? Dia enggak perlu lagi cemburu melihat negara sebelahnya serba cukup,” pungkasnya. (far/dra/k16)
Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Perbatasan
1. Maluku : 26,3 persen
2. Papua Barat : 25,4 persen
3. NTT : 22,5 persen
4. Papua : 20,2 persen
5. Gorontalo : 17 persen
6. Aceh : 13,4 persen
7. Sulawesi tengah : 13,1 persen
8. Riau : 10,9 persen
9. Maluku Utara : 10,7 persen
10. Sumatera Utara : 10 persen
11. Sulawesi Utara : 9,2 persen
12. Kalimantan Timur : 8,1 persen
13. Kalimantan Barat : 7,8 persen
14. Kalimantan Utara : 6,4 persen
15. Kepulauan Riau : 5,7 persen
Sumber : BNPP
Editor : izak-Indra Zakaria