WHO Kirim Surat ke Presiden, Minta Umumkan Darurat Nasional Corona

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 14 Maret 2020 | 14:21 WIB
Presiden Jokowi dan jajarannya diminta mendengarkan saran dari WHO terkait penanganan wabah virus Korona. WHO meminta Jokowi segera mengumumkan darurat nasional virus Korona. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Presiden Jokowi dan jajarannya diminta mendengarkan saran dari WHO terkait penanganan wabah virus Korona. WHO meminta Jokowi segera mengumumkan darurat nasional virus Korona. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JAKARTA- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi agar Indonesia segera mengumumkan darurat nasional terkait wabah virus Korona. Hingga Sabtu (14/3), Indonesia mencatatkan 69 kasus positif virus Korona jenis baru atau COVID-19. Dari jumlah itu, 4 pasien meninggal dunia. Sementara 5 pasien dinyatakan sembuh.

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengatakan ‎surat WHO kepada Presiden Jokowi yang berisi sejumlah rekomendasi penanganan penyebaran COVID-19 sudah selayaknya menjadi perhatian serius. Salah satunya soal rekomendasi peningkatan mekanisme tanggap darurat, termasuk lewat penetapan status Darurat Nasional.

“Jadi memang sudah selayaknya menjadi perhatian serius,” ujar Charles kepada wartawan, Sabtu (14/3). Menurut Charles, rekomendasi Darurat Nasional dari WHO kepada Indonesia bukan hal yang berlebihan. Mengingat Badan Kesehatan PBB tersebut sudah lebih dulu menetapkan Darurat Global terkait penyebaran COVID-19.

“Terlebih, jumlah kasus positif virus Korona di Indonesia kian hari kian meningkat cepat,” katanya.

Rekomendasi WHO agar mengintensifkan imbauan menghindari aktivitas sosial (social distancing) juga perlu menjadi perhatian khusus, mengingat populasi penduduk RI terbesar ke-4 di dunia, dengan kepadatan tinggi di kota-kota tertentu.

Selain punya tanggung jawab melindungi rakyatnya dari terpapar virus Korona, pemerintah juga memiliki tanggung jawab kepada komunitas internasional untuk meredam pandemi global ini. Jika Presiden Jokowi mengatakan penyebaran virus Korona tidak mengenal batas negara, maka penanganan COVID-19 juga seharusnya tidak mengenal batas negara.

“Artinya, tanggung jawab internasional untuk menekan laju infeksi virus Korona perlu dijalankan oleh negara-negara, termasuk Indonesia, dengan koordinasi dari WHO,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyurati Presiden Jokowi terkait penanganan wabah virus Korona. WHO meminta Jokowi segera mengumumkan darurat nasional virus Korona.

Surat WHO itu dikirim per tanggal 10 Maret 2020. Surat itu juga ditandatangani oleh Tedros. Di dalam surat tersebut, Tedros mengatakan WHO telah bekerja maksimal untuk menganalisis dan menyebarluaskan informasi tentang COVID-19. Sehingga untuk mengalahkan virus Korona, setiap negara perlu mengambil langkah-langkah kuat yang dirancang untuk memperlambat penularan dan mencegah penyebaran.

USUL BALI 

Anggota DPR Fraksi Demokrat Putu Supadma Rudana mendukung wacana lockdown terutama untuk Pulau Bali.  Dia meminta pemerintah menyetop sementara kunjungan wisatawan ke pulau dewata tersebut.

Putu menyatakan pandangannya menyusul Keterangan Badan Intelijen Negara (BIN) yang memprediksi virus corona jenis baru atau Covid-19 bisa menginfeksi hampir 4 ribu orang per hari, saat mendekati masa puncak penyebaran Mei mendatang.

"Saya kira kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali akan berpengaruh kepada cepatnya penyebaran virus corona di Bali. Ini sangat membahayakan bagi masyarakat. Tidak boleh anggap remeh pandemi Covid-19 ini. Lebih baik pemerintah pusat dan pemprov Bali melockdown untuk menghadapi wabah ini," ujar Putu saat dihubungi, Sabtu (14/3). 

Anggota komisi VI ini mencontohkan kebijakan yang telah diambil sejumlah negara seperti Italia, Irlandia, Denmark, Filipina dan Tiongkok.Negara-negara tersebut telah lebih dulu mengambil kebijakan lockdown, untuk mengamankan negaranya dari ancaman virus Corona.

"Negara-negara lain telah mengambil sikap yang cepat dan tanggap. Kita juga harus menutup sementara kedatangan wisatawan asing. Apa yang disampaikan oleh BIN tentu serius. Pemerintah Bali harus berani untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali," ucapnya.

Putu menilai, pemerintah juga penting meyakinkan masyarakat untuk tenang dan tidak panik. Selain itu, menyiapkan ketersediaan kebutuhan pokok, obat-obatan, masker dan informasi.

"Saya sudah mengingatkan di sidang paripurna 6 Februari lalu agar segera dilakukan penanganan dan mitigasi yang menyeluruh. Ini darurat, virus corona sudah terlanjur menyebar," katanya.

 

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini juga menyarankan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah.

Misalnya, menghentikan sementara proses belajar mengajar, kegiatan olahraga dan penutupan kawasan wisata.

"Saran saya, aktivitas selama sebulan ini yang diperbolehkan hanya bekerja dan aktivitas mendasar lain seperti belanja kebutuhan sehari-hari atau menyangkut kesehatan. Pemerintah pusat dan Bali jangan hanya mementingkan sektor ekonomi. Jangan mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga, ini kegentingan yang memaksa," katanya.

 

Sementara itu pada warga masyarakat, wakil ketua Badan Kerja sama Antar parlemen ini mengimbau senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjaga kebersihan dan kesehatan.

Misalnya, mencuci tangan dan menggunakan masker jika sedang batuk atau pilek. Menghindari kontak dengan orang yang sedang mengalami demam dan batuk.(gir/jpnn)

Editor : izak-Indra Zakaria
corona