JAKARTA - Wabah virus corona yang terus meluas diprediksi bakal bermbas kepada sejumlah agenda politik. Untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, penyelenggara diharapkan menyiapkan regulasi sebagai upaya antisipasi sehingga tidak ada kekosongan hukum jika terjadi kondisi yang tidak kondusif.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, secara teknis, agenda pilkada akan mulai melibatkan banyak massa pada pertengahan tahun ini. Sebab pada saat itu, tahapan sudah memasuki masa kampanye. Meski ada harapan wabah sudah berlalu, Abhan menilai tidak ada salahnya untuk disiapkan antisipasi. Sebab, segala kemungkinan bisa terjadi. "Perlu di antisipasi secara regulasi," ujarnya kepada Jawa Pos, (15/3).
Dengan adanya regulasi, lanjut dia, harapannya tidak ada kekosongan hukum ataupun petunjuk teknis. Regulasi tersebut, lanjut dia, bisa diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye. Untuk teknisnya, dia menyerahkan ke KPU.
Bagi dia, regulasi terkait kampanye bisa saja di desain lebih fleksibel. Misalnya, dalam PKPU Kampanye bisa disebutkan, dalam hal terjadi wabah penyakit, kampanye dalam jumlah masa besar diubah formatnya. ”Apakah nanti metode kampanye yang rapat umum bisa dialihkan kepada metode lain,” imbuhnya.
Selain itu, bisa juga dengan membatasi peserta kampanye maupun menetapkan stardar keamanan kesehatan tertentu. ”Misalnya, kalau di kabupaten/kota dibatasi 500 orang. Kalau di provinsi 1000. Apakah diatur peserta cuci tangan dulu, pake masker," ujarnya mencontohkan.
Di era serba digitalisasi, pria asal Pekalongan itu menilai ada banyak metode kampanye yang bisa dimaksimalkan. Misalnya kampanye melalui sosial media. Selain minim kontak massa, cara tersebut juga relatif murah. ”Tapi perlu dipikirkan sisi negatifnya, karena orang mudah menyebarkan hoax," tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengatur antisipasi wabah dalam PKPU. Sebab, adanya wabah secara nasional relatif baru di Indonesia. Soal apakah ada rencana mengatur, dia menyebut belum ada. ”Kita lihat perkembangan lah ya,” ujarnya.
Evi menambahkan, tahapan yang melibatkan masa dalam jumlah besar baru akan terjadi pertengahan tahun. Dia masih berharap persoalan virus corona tidak terjadi dalam waktu yang lama. Meski demikian, KPU akan terus memantau situasi. Jika ada kondisi yang luar biasa, bisa saja diambil kebijakan khusus. Namun, dirinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah.
Saat ini, dia memastikan tahapan Pilkada belum terganggu wabah corona. Yang paling dekat, jajaran KPU akan melakukan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan mendatangi dari pendukung bapaslon dari rumah ke rumah. Evi menyebut sudah menginstruksikan untuk menggunakan standar pengamanan kesehatan.
”Misalnya rajin cuci tangan, kemudian kalau diperlukan dia ada yang sakit ya pakai masker lah untuk mencegah supaya tidak terjadi. Kalau pun bicara ya jaraknya harus diatur tidak terlalu dekat," pungkasnya. (far/fat)
Editor : izak-Indra Zakaria