JAKARTA- Pemerintah kembali mengambil kebijakan tegas menyangkut lalu lintas orang yang masuk Indonesia. Mulai Jumat (20/3) pukul 00.00 WIB, pemerintah akan menangguhkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK), visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival), dan bebas visa diplomatik/dinas. Penangguhan berlangsung selama satu bulan. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pendatang/travelers WNA dari semua negara.
Karena itu, WNA yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki visa dari perwakilan RI sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. ”Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan otoritas kesehatan di negara masing-masing,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan resminya di Jakarta kemarin (17/3).
Selain itu, ada tambahan kebijakan khusus menyangkut beberapa negara selain Tiongkok dan Korea Selatan (Kota Daegu serta Provinsi Gyeongsangbuk-do). Pemerintah akan membatasi gerak pendatang/travelers yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris. Mereka akan dilarang masuk ataupun transit di Indonesia. ”Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara tersebut, maka dia dapat ditolak masuk ke Indonesia,” tegas Retno.
Namun, WNI yang habis berkunjung ke negara-negara tersebut masih diperbolehkan masuk Indonesia. Tapi harus menjalani pemeriksaan tambahan oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) di tanah air. Apabila dalam pemeriksaan tambahan itu ditemukan gejala awal Covid-19, akan dilakukan observasi selama 14 hari. Sebaliknya, jika tidak ditemukan gejala awal, sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. ”Semua pendatang/travelers wajib mengisi dan menyerahkan health alert card (kartu kewaspadaan kesehatan) kepada KKP sebelum tiba di pintu masuk bandara internasional Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, bagi pendatang/travelers asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, pengaturannya sesuai dengan Permenkum ham Nomor 7 Tahun 2020. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pemegang kitas/kitap serta pemegang izin tinggal diplomatik/dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir. ”Seluruh kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan,” ungkapnya.
Retno juga mengimbau WNI membatasi bepergian ke luar negeri, kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. WNI yang saat ini berada di luar negeri diharapkan segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh.
Tak Masuk Kerja, Pekerja ODP Harus Digaji Penuh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menginstruksikan agar pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena berstatus orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 (sesuai rekomendasi dokter) tetap mendapat upah secara penuh. Keputusan itu tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani kemarin. SE tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
”Bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sementara itu, perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemda dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dapat melakukan perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh. Namun harus sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha itu sendiri.
Menaker meminta para gubernur juga mengupayakan pencegahan persebaran dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja. Di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), menyebarkan informasi tentang Covid-19 kepada seluruh jajaran organisasi dan pihak terkait di wilayah pembinaannya, serta mendata dan melaporkan setiap kasus yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja. (mia/c9/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria