Tahapan Pilkada Serentak Masih Sesuai Jadwal

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 19 Maret 2020 | 11:52 WIB
Mahfud MD
Mahfud MD

JAKARTA– Pilkada serentak tahun ini menjadi salah satu agenda penting. Tidak kurang 270 kepala daerah level kabupaten, kota, dan provinsi bakal dipilih. Untuk memastikan pesta demokrasi tersebut terlaksana sesuai rencana, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD rapat bersama penyelanggara pilkada. Hasilnya, tidak ada penundaan meski Covid-19 tengah mewabah. 

Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil setelah dirinya rapat melalui video conference bersama enam instansi. Mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Selain itu, TNI, Polri, dan Kemendagri ikut dalam rapat itu. ”Saya pimpin rapat yang kesimpulannya tidak ada perubahan tahapan dan jadwal pilkada,” ungkap dia.

 Pilkada serentak tetap dilaksanakan September tahun ini. Dilaksanakan di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Mahfud menyampaikan itu setelah Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan kesiapan mereka dalam rapat kemarin. ”Ketua KPU meyakinkan kami semua bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan jadwal,” terang Mahfud. Dia mengakui ada permintaan dari daerah seperti Kabupaten Merauke untuk menunda pilkada serentak.

 Namun demikian, setelah dirapatkan bersama-sama, langkah penundaan belum perlu dilakukan. ”Permintaan bupati Merauke untuk menunda pilkada di Merauke sudah dipelajari dari berbagai aspek,” imbuh Mahfud. Baik itu aspek keamanan maupun kesiapan di lapangan. Menurut laporan yang diterima oleh Mahfud dari TNI dan Polri, tidak ada kendala yang terdeteksi di Merauke. ”Tidak ada alasan untuk menunda,” tambahnya.

 Karena itu, pilkada di Merauke tahun ini tetap sesuai jadwal. Serupa dengan pilkada daerah lainnya. Namun demikian, Mahfud menyampaikan bahwa ada perubahan pola yang dilakukan. Mengingat penyelenggaraan pemilu mesti taat protokol pencegahan wabah virus korona. ”Misalnya pelantikan PPS (Panita Pemilihan Kecamatan, red) tidak harus berkumpul di kantor kabupaten atau walikota, cukup di kecamatan,” bebernya. 

Itu pun tidak perlu dilakukan secara langsung dan serentak. Melainkan bertahap. Tujuannya tidak lain agar tidak ada kerumuman saat pelantikan PPS. Selain itu, lanjut Mahfud, verifikasi faktual yang biasa dihadiri banyak orang akan diatur. ”Sesuai dengan situasi yang diarahkan oleh Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19),” ungkap Mahfud. Dia memastikan KPU akan mengikuti arahan yang dari gugus tugas tersebut.

 Dengan begitu, mantan ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu menegaskan kembali, pilkada serentak berjalan sesuai rencana awal. ”KPU akan mengikuti arahan itu sehingga kegiatannya mengubah pola, tidak mengubah jadwal,” dia menegaskan. Penegasan tersebut, masih kata Mahfud, didukung TNI maupun Polri. Keamanan, ketertiban, pertahanan, dan keamanan dijamin oleh kedua instansi tersebut.

 Mahfud menambahkan, perubahan pola memang harus dilakukan. Bukan hanya terkait pilkada serentak. Agenda-agenda pemerintahan lain juga ikut menyesuaikan. Sejauh ini, dia menilai perubahan itu cukup baik dan efektif. ”Pemerintahan berjalan biasa, normal, meski polanya berubah. Sekarang rapat-rapat hampir semuanya dilakukan melalui teleconference,” terang pejabat yang juga pernah dipercaya sebagai menteri pertahanan itu. (syn/)

Editor : izak-Indra Zakaria