JAKARTA - Kabar soal sikap Pemprov Papua untuk membatasi akses masuk dengan menutup bandara dan pelabuhan sudah sampai ke pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik Pemerintahan Kastorius Sinaga mengatakan, pihaknya masih mengecek dan meminta penjelasan terkait keputusan tersebut.
”Kita cek kebenaran surat dan kebijakan itu. Pasti akan ada respons setelah mengecek ke pemprov. Kita monitor kok semua daerah,” ujar dia saat dikonfirmasi (25/3). Pada prinsipnya, lanjut dia, kebijakan untuk mengarantina wilayah ataupun lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dan faktanya, sampai kemarin, belum ada rencana pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Untuk itu, jika ada pemerintah daerah yang mengambil kebijakan sendiri, secara regulasi hal tersebut tidak dibenarkan. ”(Pemerintah pusat) sama sekali tidak menyetujui,” imbuhnya.
Kasto juga menegaskan, sejauh ini kebijakan yang dipilih pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 adalah physical distancing (menjaga jarak secara fisik, juga menjauhi kerumunan). Bukan menutup arus transportasi.
Kalaupun ada pembatasan, itu dilakukan dalam konteks internasional. Misalnya, memperketat akses masuk di pintu-pintu perbatasan negara. Di Papua ada 17 pos perlintasan dengan Papua Nugini dan pemerintah sudah menginstruksikan pengetatan.
”Mendagri pada 13 Maret 2020 telah mengirim surat berisi pengetatan pos perbatasan dalam rangka mencegah Covid-19,” katanya. (far/c10/ttg)
Editor : izak-Indra Zakaria