JAKARTA - Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan putusan terkait permohonan kasasi pimpinan KPK (26/3). Kasasi terkait rotasi pegawai itu dinyatakan ditolak oleh MA melalui amar putusan Nomor 64 K/TUN/2020.
Perkara tersebut bermula dari rotasi kepegawaian yang dilakukan pimpinan KPK pada Agustus 2018. Sejumlah pegawai kemudian mengajukan gugatan terkait kepegawaian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 17 September 2018. Gugatan itu diwakili oleh tiga pegawai KPK, yakni Sujanarko, Dian Novianthi, dan Hotman Tambunan.
Sempat ditolak PTUN Jakarta 11 Maret 2019, para pegawai kemudian mengajukan permohonan banding. Permohonan tersebut disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Oleh PTTUN, permohonan banding dikabulkan pada 8 Agustus 2019 melalui putusan dengan nomor 160/B/2019/PT.TUN.JKT. Putusan itu sekaligus membatalkan objek yang digugat. Yakni Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1445 Tahun 2018 yang memuat tentang rotasi kepegawaian tersebut.
Pimpinan KPK kemudian tidak terima dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN tersebut. Permohonan tercatat masuk pada 7 Januari 2020. Pengajuan kasasi tersebut kemudian ditolak MA dengan putusan tertanggal 10 Maret 2020 dan diterbitkan di Direktori Putusan MA pada Kamis (26/3). "Tolak kasasi," bunyi amar tersebut.
Putusan disahkan oleh tiga anggota majelis hakim. Yakni Yodi Martono Wahyunadi, Is Sudaryano, dan Irfan Wachyudin. Setelah terbit, amar putusan tersebut diharapkan segera dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku sudah mendengar tentang kabar amar putusan tersebut, namun pihaknya belum menerima salinan putusan lengkap atau petikan putusan. "Putusan tersebut perlu kami pelajari lebih dahulu. Prinsipnya sebagai penegak hukum, KPK pasti akan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut," jelas Ali.
Ali menambahkan, KPK juga menyatakan menghargai upaya-upaya pegawai tersebut sesuai dengan hak yang dimilikinya sebagai bagian dari KPK. "Sejak awal di era pimpinan sebelumnya, Pimpinan sudah mengatakan menghormati hak-hak pegawai KPK tersebut, dan kami sudah menyerahkan mekanisme sepenuhnya ke pengadilan," ungkapnya. (deb)
Editor : izak-Indra Zakaria