PSBB DKI Jakarta Didukung Lintas Sektor, Polri Bantu Tindak yang Bandel

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 8 April 2020 | 13:22 WIB
Ilustrasi drone menyemprotkan disinfektan dari udara di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)
Ilustrasi drone menyemprotkan disinfektan dari udara di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

JAKARTA– Status DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meneken Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020. PSBB di DKI Jakarta kemarin (7/4). Penerapan PSBB ini diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Terawan kemarin mengatakan di Jakarta telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan. Pada 1 April Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan penetapan PSBB. Hal itulah yang menjadi dasar penetapan PSBB di DKI Jakarta. “Saya perlu menetapkan PSBB untuk DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,” ucap Terawan.

Sebelum penetapan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan kajian epidemologis. Selain itu juga meninjau kesiapan DKI dalam berbagai aspek untuk mendukung kelancaran PSBB. Misalnya saja ekonomi dan aspek sosial.

PSBB berarti ada pembatasan. Dalam Permenkes no 9/2020 sudah diatur bagaimana pembatasan yang harus dilakukan daerah yang sudah berstatus PSBB. Pelaksanaan PSBB peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Setelah penetapan ini, Pemerintah DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten. Tak hanya melakukan pembatasan namun juga mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

PSBB di DKI Jakarta dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang. Selama ini, masa inkubasi Covid-19 adalah 14 hari. Jika dirasa masih terdapat bukti penyebaran maka aturan PSBB dapat diperpanjang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan bahwa dengan adanya penetapan PSBB ini akan ada aturan jelas untuk melarang orang berkumpul. Bahkan dengan alasan kesenian, budaya, atau alasan pertandingan olahraga. ”Keputusan ini untuk melindungi dari penularan Covid-19,” katanya.

Dengan PSBB dia menyatakan bisa memutus rantai penularan Covid-19. Namun perlu bantuan seluruh pihak agar mematuhi. ”Perlu peran masyarakat karena ujung tombak hentikan pandemi,” ungkapnya.

Selain Jakarta, Jawa Tengah juga menghendaki PSBB. Ketua Tenaga Ahli Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Jawa Tengag Anung Sugihantono menyatakan sebenarnya Jawa Tengah berharap PSBB di Jakarta ditetapkan sejak bulan Maret yang lalu atau saat kasus nasional masih dibawah 500. ”Pemerintah Jateng memperhitungkan, kalau Jabodetabek dilakukan sejak awal, pekerja dari Jawa Tengah dapat ditahan dan tindakan mitigasi dapat dilakukan secara maksimal,” katanya kemarin.

Untuk mempersiapkan hal tersebut, Anung menyatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menghubungi para kepala daerah di pulau Jawa ini untuk saling membantu. Bahkan Pemda Jateng siap bertanggungjawab terhadap masyarakat Jateng di perantauan apabila tempat mereka berada saat ini memerlukan bantuan dalam bentuk apapun.

”Pemerintah Jawa Tengah sebenarnya sudah menyiapkan dokumen rencana aksi dalam bentuk pandemi respons sebagai landasan dari pemerintah daerah menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki,” tuturnya. Anung menambahkan, PSBB tidak tidak dilihat sebagai satu-satunya cara, tetapi dilihat sebagai satu upaya yang komprhensif dalam pencegahan penularan di masyarakat.

Saat ini, Jawa Tengah sedang mengidentifikasi dengan sungguh-sungguh untuk pengajuan PSBB. ”Identifikasi ini bukan hanya berkaitan dengan aspek-aspek teknis, tapi juga prosedur administratif serta implikasi yang terjadi dengan penetapan PSBB di masyarakat,” ujarnya.

Sementara merespon penetapan PSBB, Polri berupaya melakukan pemetaan terhadap daerah rawan kejahatan dampak dari penerapan PSBB. Akan dilakukan klasifikasi di setiap daerah yang kemudian akan ditentukan jumlah personil yang diperlukan.” Sudah ada telegram kapolri soal ini,” terangnya.

Dengan pemetaan tersebut, maka akan diketahui pula bagaimana cara penanganan kejahatan tersebut. “Cara menindaknya akan ditentukan, agar bisa efektif untuk membantu PSBB,” paparnya.

Yang pasti, penanganan tersebut akan mengutamakan preemtif atau menghilangkan niat, serta preventif yang bisa diartikan menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan. “Penegakan hukum menjadi yang terakhir,” tuturnya.

Melihat dari pengalaman selama ini, ada sejumlah hal yang akan dipantau. Diantaranya, penumpang pesawat terbang atau TKI yang pulang dari negara terpapar Covid 19, potensi konflik penolakan pemakaman korban meninggal Dunia Covid 19 dan kejahatan lainnya. “hoax juga termasuk,” terangnya.

Hoax terkait virus Covid 19 ini memang membutuhkan perhatian. Apalagi, hoax ini masih terus terjadi, hingga saat ini kasus hoax virus Covid 19 mencapai 76 kasus. “Jakarta, Jatim dan Jawa Barat masih menjadi tiga provinsi tertinggi kasus hoax virus tersebut,” jelasnya.

Asep mengatakan, pembubaran kerumunan massa dalam berbagai aktivitas juga telah berjalan. Hingga saat ini lebih dari 10 ribu kali personil membubarkan kerumunan. “Tentu ini dipantau, diharapkan Bila dihimbau bubar diterima masyarakat,” jelasnya.

Namun begitu, hingga saat ini masih ada penolakan dan bahkan perlawanan. Dia mengatakan bahwa enilakan dan perlawanan itu akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “namjn, kalau untuk ditahan perlu pertimbangan khusus agar tidak membebani pemerintah dalam mass penanganan virus ini,” paparnya.

Layanan transportasi berbasis aplikasi agaknya juga akan ikut terdampak penerapan PSBB. Dalam salah satu pasal menjelaskan bahwa layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi tetap boleh beroperasi, dengan batasan hanya mengangkut barang bukan penumpang. Menanggapi hal tersebut, Ketua Presidium Gabungan Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono mengatakan pihaknya tidak menolak upaya pemerintah untuk menerapkan PSBB demi menekan penyebaran virus Korona. Namun di sisi lain, Igun berharap pemerintah juga memperhatikan nasib para pengemudi ojek online yang dia sebut penghasilannya berpotensi merosot tajam dengan pemberlakuan aturan tersebut.

”Kita minta pemerintah juga memperhatikan ojol. Kebijakan tersebut bisa menurunkan penghasilan hingga lebih dari 50 persen,” ujar Igun, kemarin (7/4). Lebih rinci Igun menjelaskan bahwa angkutan penumpang berkontribusi 50-60 persen dari total penghasilan harian pengemudi ojek online. Sementara 30 persen adalah pesanan makanan dan 20 persen merupakan pesanan barang.

Terkait hal tersebut, Igun pun menyampaikan beberapa permintaan pada pemerintah agar supaya pengemudi ojek online tak terpukul ekonominya. Pertama, pemerintah diminta untuk memberikan kompensasi penghasilan pada para pengemudi ojek online berupa bantuan langsung tunai sebesar Rp 100 ribu per hari. ”Besaran nilai bantuan tersebut merupakan 50 persen dari penghasilan normal kami,” bebernya.

Selanjutnya, Igun mengatakan bahwa pihaknya meminta agar aplikator ikut membantu mendukung program pemerintah dengan menonaktifkan sementara fitur penumpang dan terus mendorong promosi layanan order makanan dan antar barang. ”Ini menjadi kewajiban aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan di atas (order makanan dan antar barang, red) dapat meningkat agar menjaga penghasilan driver,” tambahnya.

Lalu permintaan yang terakhir, lanjut Igun, pihaknya berharap aplikator hanya memotong sebesar 10 persen dari penghasilan mitra pengemudi dari pemotongan semula yaitu 20 persen. ”Hal itu agar mitra driver terus dapat mencari nafkah dan menjaga penghasilan driver ojol agar tidak terus turun drastis akibat dari aturan PSBB," pungkasnya.

Sementara itu, dari pihak aplikator yakni Grab dan Gojek tak buka suara terlalu banyak menanggapi kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah. Mereka juga belum mau menanggapi keinginan-keinginan yang disampaikan oleh mitra pengemudi. Kedua perusahaan senada menyampaikan bahwa aplikator akan berusaha patuh pada kebijakan yang diberlakukan pemerintah. ”Pada prinsipnya, kami selalu berupaya untuk mematuhi regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak Covid-19. Kami sedang mengkaji dan berdiskusi lebih lanjut bersama dengan pemerintah terkait implementasi peraturan tersebut,” ujar Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita.

Di lain pihak, Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno juga menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait penerapan PSBB. “Terkait kebijakan PSBB dari pemerintah, saat ini kami sedang menindaklanjuti pedoman dari Permenkes No.9/2020 dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Tri. (agf/Idr/lyn)

Editor : izak-Indra Zakaria
corona