THR ASN Tersedia, Masyarakat Miskin di Luar PKH Dapat BLT

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 8 April 2020 | 14:15 WIB
Photo
Photo

JAKARTA – Mahalnya biaya mitigasi pandemi Covid-19 membuat jatah Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN tahun ini diisukan terhambat. Pemerintah membantah hal tersebut dengan memastikan THR bagi beberapa golongan ASN. Selebihnya, masih akan dibicarakan lebih lanjut dalam rapat kabinet untuk diputuskan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat dikonfirmasi mengenai THR bagi ASN kemarin (7/4). Pihaknya sudah mengusulkan kepada presiden agar ada pembahasan soal THR ASN di rapat kabinet. Yang sudah bisa dipastikan adalah THR untuk ASN, TNI, dan Polri di tataran pelaksana. Yakni, golongan 1, 2, dan 3. ’’THR dalam hal ini sudah disediakan,’’ terangnya.

Yang masih belum mendapat kepastian adalah kalangan pejabat. Dalam hal ini menteri dan setingkatnya, anggota DPR, hingga pejabat eselon 1 dan 2. Kalangan itulah yang THR-nya akan dibahas lebih lanjut di rapat kabinet terbatas. ’’Presiden masih memberikan instruksi, kalkulasinya difinalkan,’’ lanjutnya. Sehingga nanti bisa langsung diputuskan di rapat terbatas itu.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional, Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan agar penghilangan THR tidak diberlakukan merata. Pasalnya, kata dia, kesejahteraan PNS memiliki perbedaan. Di mana masih banyak PNS di level bawah yang ekonominya pas-pasan.

Zudan menilai, sebaiknya THR tetap diberikan kepada para pensiunan, guru, serta pegawai golongan 1 dan golongan 2. "Saya rasa mereka perlu sekali THR," ujar Zudan, kemarin (7/4).

Sementara, untuk para PNS di level pejabat, misalnya dari eselon I dan eselon 2, dia menilai penghapusan THR bisa dilakukan. Dia melihat hak keuangan yang diterima selama ini sudah dapat mencukupi kehidupannya secara layak. "Apapun keputusan negara kami mendukung," kata Zudan menegaskan.

Sosok yang menjabat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri itu mengaku memahami jalan pikiran presiden yang ingin mengevaluasi THR PNS. Mengingat kondisi keuangan negara saat ini tengah tertekan akibat memang pandemi Covid-19.

Disisi lain, Zudan juga menyadari, dalam kondisi saat ini, PNS termasuk dalam profesi yang aman ketimbang sektor lain. Seperti sektor swasta dan sektor informal yang saat ini sangat terhantam dampak Corona.

Karena itu, ia menyerukan kepada para aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan aksi solidaritas Nasional. Salah satunya berkenaan dengan tunjangan hari raya mereka. "Mengenai THR, dalam kondisi luar biasa ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak luar biasa, termasuk ASN. Kalau bisa mari seluruh ASN sumbangkan kepada negara THR-nya untuk negara, agar negara bisa leluasa menggunakannya untuk keperluan lain," ungkapnya.

Sebelumnya Korpri juga sempat mengimbau pegawai negeri agar menyisihkan gajinya untuk membantu sesama di masa wabah ini. "Bila 4,2 juta ASN menyumbangkan masing-masing Rp50 ribu/bulan, maka akan terkumpul Rp210 miliar/bulan," ujarnya berpesan.

Selain sumbangan dana tersebut, dapat dalam bentuk sumbangan lain yang juga dibutuhkan oleh masyarakat seperti makanan, alat alat pelindung diri, masker, sabun, hand sanitizer dan lain-lain.

Sebagai informasi, hingga Desember 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah PNS sebanyak 2019 4.189.121 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41.653 PNS masuk Golongan I, 743.771 Golongan II, 2.383.358 Golongan III, dan 1.020.339 Golongan IV.

Sementara, untuk jenjang jabatan atau eselon terdiri dari 625 orang PNS menempati posisi Eselon I, 19.345 orang Eselon II, 100.755 Eselon III, dan Eselon IV sebanyak 331.103 orang.

Terkait rencana penghapusan THR dan gaji 13 sendiri, Plt. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono tidak berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan, bahwa dalam hal ini posisi BKN nantinya hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah.

Di sisi lain, wacana tersebut masih dibahas. Belum ada regulasi yang ditetapkan. ”Itu baru rencana toh dari menkeu,” ujarnya.

THR dan Gaji-13 sendiri memang sering kali diberikan berdekatan. Namun sejatinya, jadwalnya pencairannya tidak bersamaan. THR diberikan sebelum lebaran. Sementara, gaji 13 dikucurkan saat anak-anak masuk tahun ajaran baru.

Sementara itu, bantuan PKH maupun kartu sembako mulai dicairkan. Berbeda dengan biasanya yang dicairkan per tiga bulan, kali ini pencairan dilakukan satu bulan sekali sampai akhir tahun ini. di luar itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat terdampak yang tidak masuk skema kedua bansos tersebut. Skema bansos tambahan itu benrentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Mensos Juliari Batubara menjelaskan, pada prinsipnya penyaluran bansos sudah klir karena sejak awal penerimanya sudah jelas. Termasuk tambahan penerima kartu sembako. Yang terbaru adalah insentif bagi masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau dua jenis bantuan tersebut. Di mana sebagian besar berada di area Jabodetabek.

’’Kami akan memberikan bansos khusus berupa sembako, bansos khusus presiden dengan durasi selama tiga bulan yang akan kami mulai dua minggu dari sekarang,’’ terangnya usai ratas virtual bersama Presiden di Jakarta kemarin (7/4) . bantguan sembako itu nilainya Rp 600 ribu dan diberikan bertahap selama tiga bulan.

Sementara, untuk warga di luar jabodetabek, nilai bantuannya juga sama. Hanya saja, bentuknya uang tunai alias BLT. Datanya diambil dari data kemensos yang dipadukan dengan data milik pemda. Sehingga, diharapkan tidak sampai salah sasaran. Mereka yang sudah masuk program bansos PKH dan kartu sembako tidak mendapatkan BLT.

Khusus untuk Jakarta, dalam waktu dekat kemensos akan mendistribusikan 200 ribu paket sembako senilai Rp 200 ribu. ’’Paket sembako bansos khusus ini untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos yang dari presiden (turun),’’ lanjutnya.

Sementara itu, menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, jumlah penerima manfaat bansos di luar PKH itu mencapai 4,1 juta jiwa di wilayah Jabodetabek. Penyalurannya per keluarga, sehingga bila ditotal ada 1,7 keluarga penerima manfaat. Sementara, di luar Jabodetabek, penerima manfaat BLT mencapai hampir 9 juta jiwa. ’’Kita terus memperbaiki database-nya sehingga seluruh program bansos dan bantuan UMKM betul-betul target bisa dipenuhi,’’ terangnya.

Di sisi lain, pemerintah juga segera berkoordinasi lebih lanjut dnegan seluruh pemda terkait realokasi APBD. Itu karena rata-rata program bansos di APBD saat ini masih mengacu pada anggaran awal. Belum ada perubahan. Sementara, sudah ada instruksi dari pusat untuk realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Sejauh ini, yang diutamakan dari realokasi tersebut adalah untuk keperluan bansos. Sehingga bansos tidak hanya berasal dari pemerintah pusat namun juga dari pemda. Sementara, program untuk kesehatan sampai saat ini masih dibiayai pusat. ’’Jadi dalam Rp 75 triliun men-cover seluruh alat-alat kesehatan. APD, masker, dan lain-lain,’’ lanjutnya.

Termasuk untuk peningkatan kapasitas RS di daerah maupun insentif bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Juga, biaya perawatan bagi pasien Covid-19 di RS. Satuan biayanya sudah dikeluarkan Kemenkeu sebagai pedoman bagi RS dan kemenkes dalam pembayaran.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendistribusikan 200 ribu paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19. Paket sembako dan makanan siap saji disalurkan untuk para pekerja infornal wilayah zona merah Covid-19 di DKI Jakarta. Kemarin (7/4), distribusi bantuan sudah berjalan yang secara simbolik dilakukan di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan, bantuan disalurkan sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-9. Terutama para pekera di sektor informal yang juga banyak kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, bantuan ini dimaksudkan juga agar masyarakat menahan diri tidak mudik, karena dikhawatirkan justru berpotensi menyebarkan Covid-19 kepada lebih banyak orang.

”Diharapkan dengan bantuan ini, mereka mendapatkan dukungan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, keinginan untuk mudik jadi berkurang,” ungkapnya.

Bukan hanya pekerja sector informal, pendistribusian paket sembako ini rencananya akan dilakukan secara bertahap kepada para orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam perawatan (PDP). Untuk pendistribusiannya diserahkan pada Suku Dinas Sosial (Sudinsos) di masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Biasanya, sudinsos akan menyalurkan pada kepala desa/lurah setempat untuk kemudian diberikan ke masing-masing warganya yang telah terdata. Ditargetkan proses pendistribusian 200 ribu paket sembako ini akan berlangsung hingga dua minggu ke depan.

”Nanti ujung tombaknya sudinsos. Karena mereka sudah pegang data kelurahan yang sumbernya dari RT/RW. Siapa saja yang ODP, PDP, pekerja sektor informal dan lainnya,” papar Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) M. Syafii Nasution.

Sebelumnya, penyaluran paket sembako juga dilakukan Kemensos melalui Ditjen Rehabilitasi Sosial. Total sebanyak 12.350 paket sembako telah terdistribusi untuk 5 klaster Rehabilitasi Sosial.

Selain pemenuhan kebutuhan sosial, Kemensos turut berpartisipasi dalam mendukung tenaga kesehatan khususnya di Rs BUMN dengan menyumpang 20.000 APD sebagai Program #KemensosHADIR. Seluruh APD tersebut diserahkan Mensos langsung pada Menteri BUMN Erick Thohir, kemarin.

Bentuk bantuan lainnya adalah melalui program padat karya tunai. Presiden sudah menginstruksikan agar program tersebut diperbanyak selama masa pandemic. Sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. ’’Kalau biasanya hanya membuat 10, sekarang 50. Paling tidak 5 kali (lebih banyak),’’ ujar Presiden dalam rapat terbatas kemarin.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sejumlah kementerian sudah menyiapkan skema pekerjaan padat karya. Kementan misalnya, menyiapkan masa panen raya. Begitu pula dengan kemenaker yang memang memiliki program itu dari awal. ’’Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan pembuaran disinfektan, pembuatan masker,’’ terangnya.

Menteri Desa Abdul halim Iskandar menuturkan, khusus untuk program padat karya tunai dari dana desa, hal utama adalah sistem pengupahan. ’’Semaksimal mungkin nilai upah lebih besar daripada nilai bahan,’’ ujarnya. Karena targetnya adalah keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur, atau setengah menganggur di desa.

Selain nilai yang lebih besar dari bahan, pengupahan juga akan dilakukan lebih sering. ’’Diupayakan pemberian upahnya semaksimal mungkin setiap hari. Kalau terpaksa tidak bisa ya 3 hari sekali atau maksimal seminggu sekali,’’ lanjutnya. Tujuannya, agar mampu menopang atau meningkatkan daya beli warga desa.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan program padat karya yang bakal mereka lakukan untuk menekan dampak ekonomi wabah Covid-19. Diantara programnya adalah rehabilitasi saluran irigasi kecil.

’’Sebelumnya ada di 6.000 titik,’’ katanya di Jakarta kemarin (7/4). Dengan adanya wabah Covid-19, maka Kementerian PUPR memperbanyak program rehabilitasi saluran irigasi itu menjadi 10 ribu titik. Dengan anggaran di setiap titiknya mencapai Rp 225 juta. Dana itu termasuk untuk biaya pendampingan sebesar Rp 30 juta.

Basuki menuturkan penambahan lokasi proyek rehabilitasi salurah irigasi kecil ini tidak hanya untuk masyarakat atau pemilik sawah. Tetapi juga mengantisipasi datangnya buruh migrant Indonesia (BMI) dari negara tempat bekerja selama ini. Selain itu dilakukan penghapusan PPh 4 persen. Sehingga uangnya bisa digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD) selama pengerjaan proyek irigasi. Total anggaran untuk program rehabilitasi irigasi ringan itu mencapai Rp 978 miliar.

Program padat karya lainnya adalah pembelian bahan dan pengecatan marka jalan sebesar Rp 25 miliar. Lalu pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar. Basuki mengatakan dengan program padat karya itu, diharapkan bisa menyerap banyak tenaga yang bekerja harian maupun kontrak.

Basuki menuturkan program padat kerja dikhususnya untuk kegiatan-kegiatan kategori ringan. Untuk proyek tol, menurut Basuki masuk kategori pekerjaan berat. Sehingga belum dibuka untuk program padat karya. ’’ (Proyek jalan tol, Red) Terlalu berat untuk padat karya,’’ katanya.

Berbeda dengan program padat kayar seperti pengecatan marka jalan, pembersihan median jalan atau berem, pengecatan jembatan, atau sejensinya. Basuki juga menegaskan proyek peningkatan kualitas jalan masuk kategori berat, sehingga tidak menjadi program padat karya antisipasi dampak ekonomi Covid-19.

Secara umum Basuki menuturkan di kementeriannya ada realokasi anggaran mencapai Rp 24,53 triliun. Sebelumnya total anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp 120 triliun. Basuki mengatakan pembagian anggaran dari hasil realokasi itu diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Realokasi anggaran itu didapat dari sejumlah pos kegiatan. Seperti penghematan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting mencapai 50 persen dari total anggaran yang belum terserap tahun ini. Kemudian pembatalan paket-paket kontraktual yang belum dilelang. ’’Misalnya proyek bendungan,’’ tuturnya.

Pada prinsipnya Basuki mengatakan proyek yang sudah kontrak atau berjalan, tetapi bisa dilanjutkan. Kontraktor bisa mengajukan penundaan atau penghentian pengerjaan proyek dengan alasan wabah Covid-19. Namun dengan catatan pekerjanya tetap harus digaji. Kemudian proyek satu tahun, bisa diubah menjadi multiyear sampai tahun depan. Kemudian proyek multiyear yang harus selesai 2021, bisa diperpanjang sampai 2022. (byu/far/mia/wan)

Editor : izak-Indra Zakaria
nasional