JAKARTA– Menindaklanjuti perintah dari Presiden Joko Widodo, Mabes TNI meminta seluruh prajurit TNI tidak mudik tahun ini. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah mengirimkan surat kepada kepala staf angkatan darat (KSAD), kepala staf angkatan laut (KSAL), dan kepala staf angkatan udara (KSAU) untuk memastikan tidak ada satu pun yang melanggar perintah tersebut.
Kepada Jawa Pos, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi memastikan surat itu sudah sampai ke tangan masing-masing kepala staf. Melalui surat tersebut, Sisriadi menyampaikan bahwa panglima TNI ingin seluruh jajarannya memahami bahwa tidak mudik menjadi salah satu bagian dari pencegahan penyebaran virus korona di masyarakat. ”Ya, semua harus taat,” ungkapnya (10/4).
Terhadap prajurit yang tidak taat, TNI memastikan bakal memberi sanksi. Sisriadi memang tidak merinci sanksi apa yang akan diberikan. Namun, dia memastikan sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Bukan hanya prajurit TNI yang bertugas di organisasi yang berada di bawah komando panglima TNI, prajurit TNI di instansi lain juga sudah diminta melakukan hal serupa.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang banyak diisi oleh anggota TNI sudah memastikan itu. Melalui surat edaran yang ditandatangani oleh sekjen Kemhan, Menhan Prabowo Subianto meminta semua pejabat dan pegawai Kemhan tidak mudik tahun ini. ”Memastikan seluruh pegawai Kemhan aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan dini penyebaran virus korona,” kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak.
Bukan hanya pejabat dan pegawai Kemhan, mereka juga diminta mengajak keluarga masing-masing untuk melakukan hal yang sama. Serupa dengan Mabes TNI, Kemhan juga sudah menyiapkan sanksi untuk pejabat maupun pegawai yang abai terhadap instruksi dari menhan. ”Bentuk sanksinya diatur oleh irjen Kemhan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya. Dengan begitu diharapkan seluruh jajaran Kemhan taat.
Terlebih, presiden juga sudah mengeluarkan perintah serupa. Selain itu, saat ini dibutuhkan andil semua pihak untuk menekan potensi penuluaran virus korona. Sehingga jumlah masyarakat yang kena Covid-19 bisa berkurang. Terkait dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah berlaku di Jakarta, TNI memastikan mereka berperan aktif untuk membantu pemerintah menegakkan kebijakan tersebut.
Khusus Jakarta, mulai kemarin Kodam Jaya sudah mengerahkan pasukan untuk memantau implementasi PSBB. Menurut Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Czi Zulhadrie S. Mara, tidak kurang seribu personel TNI dari satuan-satuan yang berada di bawah kendali Kodam Jaya sudah turun ke lapangan untuk membantu aparat kepolisian. ”Yang ada di Kodam Jaya semua terlibat,” ungkap dia.
Babinsa yang berasal dari seluruh koramil di Jakarta juga ikut bergerak. Mereka keliling bersama bhabinkamtibmas. ”Turun memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya. Dia memastikan, mulai kemarin patroli dilakukan setiap hari. ”Terutama malam hari,” tambah dia. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum taat aturan PSBB. Misal berkumpul dengan jumlah lebih dari lima orang.
Selain itu, banyak pula yang masih keluar rumah tanpa mengenakan masker. Padahal pemerintah sudah menyampaikan bahwa itu wajib dilakukan. Untuk itu, Zulhadrie menuturkan, TNI bersama Polri menggiatkan patroli. ”Untuk mengimbau masyarakat yang masih sering berkumpul agar kembali ke rumah,” jelasnya. Dia pun memastikan itu terus dilaksanakan sampai pandemi virus korona mereda.
Di samping mengerahkan babinsa dan seribu personel dari berbagai satuan, Zulhadrie menambahkan, TNI juga sudah menyiapkan pasukan cadangan. Baik dari unsur darat, laut, maupun udara. ”Stand by BKO ada 14 SSK dan dua detasemen. Sewaktu-waktu siap diturunkan,” imbuhnya. Pergerakan mereka bergantung keputusan pengendali Gugas Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta. (syn/)
Editor : izak-Indra Zakaria