Pemerintah Pastikan Tidak Pakai Dana Haji untuk Covid-19

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 14 April 2020 | 10:50 WIB
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA– Pemerintah menegaskan tidak menggunakan dana haji untuk penanganan wabah Covid-19. Isu penggunaan dana haji untuk penanganan penyakit asal Tiongkok ini sempat liar selama beberapa pekan terakhir. Data dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebutkan dana haji sekarang lebih dari Rp 132 triliun.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menegaskan tidak ada penggunaan dana haji untuk penanganan wabah Covid-19. Baik itu untuk biaya pencegahan, pengobatan, dan lain sejenisnya. Namun Anggito tidak menampik bahwa sejak Covid-19 mewabah mereka telah menyalurkan sejumlah bantuan.

Diantaranya dana yang disalurkan pada akhir Maret lalu senilai Rp 5 miliar. Dana itu disalurkan kepada RS Haji Jakarta Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar untuk RS Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan. Anggito mengatakan dana bantuan itu bukan dari dana haji. Baik itu dari pokok dana hajinya maupun hasil pengelolannya.

’’Tetapi menggunakan dana dana kemaslahatan. Bukan dana haji,’’ kata Anggito (13/4). Dia menuturkan dana kemaslahatan itu bukan bersumber dari uang setoran biaya haji. Tetapi dari hasil pengelolaan dana abadi umat (DAU). Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu mengungkapkan saat ini DAU yang dikelola BPKH mencapai Rp 3,4 triliun. Uang hasil pengelolaan DAU itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Seperti bantuan biaya pendidikan, dana darurat bencana, maupun bantuan penanganan Covid-19.

Kemenag juga menyebutkan dana jamaah haji tidak digunakan untuk penanganan Covid-19. Juru bicara Kemenag Oman Fathurahman secara khusus menyampaikan respon atas berkembangnya wacana penggunaan dana haji untuk penanganan Covid-19. Dia mengungkapkan wacana pengalihan dana haji itu muncul pertama kali dari usulan Komisi VIII DPR saat rapat kerja bersama Kemenag 8 April lalu.

’’Saya pastikan tidak ada dana jamaah haji yang digunakan untuk pencegahan Covid-19,’’ jelasnya. Oman mengatakan biaya haji ada yang bersumber dari calon jamaah, hasil pengelolaan di BPKH, maupun dari APBN. Tahun ini alokasi biaya haji dari APBN mencapai Rp 486 miliar. Anggaran biaya haji yang dari APBN diantaranya digunakan untuk keperluan petugas haji. Mulai dari akomodasi, konsumsi, serta biaya transportasinya. Selain itu juga untuk biaya rekrutmen dan pelatihan petugas haji.

Dia juga mengatakan apabila haji tahun ini batal dilaksanakan, hanya biaya haji dari APBN yang bisa direalokasi untuk penanganan Covid-19. ’’Sedangkan untuk biaya haji yang bersumber dari calon jamaah dan nilai manfaat, serta hasil efisiensi, dikembalikan lagi ke kas dana haji yang ada di BPKH,’’ tuturnya. Dia juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Arab Saudi apakah haji 2020 diselenggarakan atau ditunda. Di tengah ketidakpastian itu, pemerintah Indonesia tetap menjalankan persiapan pelaksanaan haji 2020. Seperti rekrutmen petugas, pelunasan biaya haji, dan penyiapan layanan di Arab Saudi. (wan)

Editor : izak-Indra Zakaria