KEMENTERIAN Agama (Kemenag) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggodok beragam skema untuk meringankan beban pelunasan biaya haji. Salah satunya, mengkaji ulang besaran setoran awal pendaftaran haji yang sekarang ditetapkan Rp 25 juta per jamaah.
Kali terakhir, pemerintah menaikkan setoran awal pendaftaran haji pada 3 Mei 2010. Dari Rp 20 juta menjadi Rp 25 juta per jamaah. Penambahan biaya pendaftaran haji saat itu diputuskan untuk menekan laju pertambahan jumlah antrean jamaah haji. Kala itu, antrean haji mencapai 1,5 juta orang. Saat ini, panjang antrean sudah lebih dari 5 juta orang.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menuturkan, pada mulanya sistem perhajian di Indonesia tidak menggunakan model antrean. ”Dulu, daftar langsung berangkat. Tidak pakai antrean,” katanya di Jakarta, kemarin (24/1). Hingga kemudian, disepakati sistem pendaftaran dibuka sepanjang tahun dengan konsekuensi ada antrean jamaah haji.
Hilman mengatakan, ada fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir, setoran awal pendaftaran haji tidak naik. Tetap Rp 25 juta. Sementara itu, biaya riil ibadah haji setiap tahun naik. Bahkan, terjadi lonjakan signifikan dari musim 2019 sebesar Rp 69,16 juta menjadi Rp 97,79 juta pada musim haji 2022. ”Dulu, setoran awal (Rp 25 juta) itu 70 persen dari total biaya yang dikeluarkan,” ungkapnya.
Pada 2010 misalnya, setiap calon jamaah haji cukup melunasi sekitar Rp 5 jutaan. Sebab, saat itu biaya yang jadi tanggungan jamaah ditetapkan Rp 30 juta. Atau, jika jamaah membayar setoran awal Rp 20 juta, pelunasannya sekitar Rp 10 juta. ”Sekarang (setoran awal pendaftaran haji) akan kita hitung lagi. Supaya tidak memberatkan jamaah saat pelunasan,” tuturnya.
Dengan setoran awal semakin besar, selisih saat pelunasan bisa lebih terjangkau. Selain itu, dana haji yang dikelola BPKH juga bertambah. Dengan begitu, berpotensi menghasilkan nilai investasi lebih besar pula.
Muncul pertanyaan, apakah memungkinkan persentase biaya haji antara tanggungan jamaah dan BPKH ditetapkan di awal. Jadi, saat calon jamaah mendaftar haji sudah mengetahui proporsi tanggungannya. Menurut Hilman, biaya haji di masa mendatang tidak bisa ditetapkan secara pasti saat ini.
Meski begitu, Kemenag dan BPKH akan membuat semacam perkiraan biaya haji untuk 5–10 tahun ke depan. Perkiraan itu, antara lain, disusun dengan tren kenaikan inflasi dan faktor lainnya. Sehingga, calon jamaah memiliki ancar-ancar untuk menyiapkan uang pelunasan.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan, capaian pendapatan investasi (yield) dana haji 2022 yang ada di angka 6,28 persen. Hasil investasi itu adalah gabungan dari 70 persen penempatan di surat berharga syariah negara (SBSN/sukuk) dan 30 persen di deposito perbankan. ”Secara yield SBSN itu di atas 7 persen,” katanya.
Sebaliknya, penempatan deposito dalam beberapa tahun terakhir, rate bunganya pernah hanya di angka 3,5 persen. Dia menegaskan, bunga atau hasil investasi dari penempatan deposito di bawah 4 persen. Tetapi, tahun ini bunga deposito sudah mulai bergerak di kisaran 5 persen sampai 6 persenan.
Soal porsi subsidi BPKH dalam biaya haji tahun ini yang hanya 30 persen dari BPIH, Fadhlul mengatakan, sejatinya bukan angka mati. Masih bisa dinego. ”Kita tidak masalah (diubah),” tuturnya. Namun, ketika porsi subsidi BPKH ditingkatkan, akan menggerus nilai manfaat calon jamaah haji yang masih mengantre.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengaku, mendapat banyak pertanyaan dan keluhan terkait kenaikan biaya haji. ”Aspirasi yang masuk ke kami, biaya itu terlalu berat bagi jamaah,” terang dia di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.
Yandri yang juga anggota Komisi VIII itu menegaskan bahwa kenaikan biaya ibadah haji baru sebatas usulan. Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) sekitar Rp 69 juta belum final.
Menurut dia, dalam waktu dekat Panja Haji Komisi VIII DPR akan membahas secara detail dan transparan soal biaya haji. Harapannya, beban jamaah tidak terlalu berat. Namun, kata dia, harus dihitung secara matang agar uang haji yang dikelola BPKH tetap sehat untuk keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji di masa yang akan datang.
Yandri meminta kepada seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat pada 2023 tidak terlalu risau. ”Insyaallah hasilnya kemungkinan besar tetap akan di bawah Rp 69 juta,” ujarnya.
Pihaknya meminta Kemenag untuk memelototi semua item yang menyangkut besaran ongkos haji. Misalnya, tiket pesawat sebesar Rp 33 juta, apakah masih bisa ditekan. ”Menurut saya, sih harusnya bisa. Kemudian hotel, katering, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Awal bulan depan, Panja Haji Komisi VIII DPR juga akan berangkat ke Arab Saudi. Pihaknya akan memastikan perhotelan, penerbangan, katering, dan kebutuhan haji lainnya. Pulang dari Saudi, panja akan memutuskan besaran biaya haji yang dibebankan kepada jamaah.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan, bahwa biaya haji 2023 masih dalam proses kajian. Nominal biaya haji yang diusulkan Kemenag belum final. ”Belum final sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih proses kalkulasi,” ucap Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Kemenag mengusulkan Bipih 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp 69.193.733 per orang. Biaya tersebut lebih tinggi dari Bipih 2022 yang sebesar Rp 39.886.009 per orang. (wan/JPG/rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria