JAKARTA – Rabu (25/1) Presiden Joko Widodo mengumpulkan beberapa menterinya di Istana Merdeka untuk rapat percepatan pembangunan jalan daerah. Rencananya Jokowi akan menerbitkan intruksi presiden(inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.
"Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Suharso Monoarfa seusai rapat. Saar ini hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap. Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada 2024 mendatang.
"Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer," ungkap Suharso. Namun tidak semuanya langsung dikerjakan. Harus ada pengujian.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Menurut Basuki, jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.
“Hanya 42 persen yang mantap. Berarti ada yang rusak ringan hingga rusak berat,” katanya. Menurutnya Kepala Negara kerap mendapatkan laporan jalan kabupaten/kota maupun provinsi banyak yang rusak. Dia menyadari bahwa anggaran di daerah terbatas. Untuk itu dengan adanya inpres ini, diharapkan pusat bisa membantu.
Presiden tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas. "Memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas," tutur Basuki.
Jalan menuju tempat-tempat industri dan produksi menjadi prioritas. Biasanya jalan di kawasan ini harus menanggung beban berat dari kendaraan yang lalu lalang.
Basuki pun menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp32,7 triliun. Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan. (lyn)
Editor : izak-Indra Zakaria