JAKARTA – Setelah kepala desa (Kades), kemarin (25/1) giliran ribuan perangkat desa dari berbagai daerah mengepung gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka menggelar aksi damai untuk menyampaikan tiga tuntutan. Dewan pun berjanji untuk memperjuangkan aspirasi para perangkat desa itu.
Sejak pukul 06.00 WIB, para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mulai berdatangan. Bus-bus pengangkut diparkir di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan sepanjang Jalan Asia Afrika. Dari tempat parkir, mereka berjalan kaki ke arah pintu gerbang utama gedung DPR.
Di depan kompleks parlemen, Senayan, massa perangkat desa berkumpul. Bergantian berorasi menyuarakan tuntutan. Ada tiga aspirasi yang mereka sampaikan. Yakni, menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan nomor induk perangkat daerah (NIPD).
Menurut Cuk Suyadi, ketua panitia silaturahmi nasional (silatnas) PPDI, sampai sekarang belum ada kejelasan secara tertulis tentang status kepegawaian perangkat desa. Apakah termasuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, atau karyawan swasta. ”Atau kami ini kuli. Kami juga tidak mengetahui,” ujarnya.
Suyadi mengatakan, pihaknya berharap ada payung hukum yang mengatur status kepegawaian perangkat desa. Mereka dimasukkan unsur kepegawaian. Selain status kepegawaian, mereka menuntut penerbitan NIPD. ”Kami juga menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para perangkat desa,” ungkapnya.
Sejumlah wakil rakyat menemui para perangkat desa tersebut. Di antaranya, anggota Komisi II DPR Mohammad Toha dan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron. Di depan peserta aksi, keduanya berjanji memperjuangkan tuntutan para perangkat desa.
Sebelumnya, para Kades juga melakukan aksi dan diterima dengan baik oleh DPR. Selain memperjuangkan tuntutan Kades itu, pihaknya berjanji berupaya memperjuangkan tuntutan perangkat desa. Tiga tuntutan yang disampaikan perangkat desa itu sangat masuk akal. ”Untuk itu, kami sangat mendukung dan akan memperjuangkannya dalam usulan perubahan undang-undang,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebelum melakukan aksi damai di depan gedung DPR, para perangkat desa menemui Kemendagri. Mereka sudah menyampaikan aspirasinya. Mulai kepastian status, kesetaraan dengan ASN, hingga terkait skema penggajian.
Namun, Tito menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan jawaban pasti. Sebab, harus dilakukan kajian. Mengingat berbagai perubahan itu berkonsekuensi pada anggaran. ”Nah, ini tentu harus kita diskusikan dulu dengan stakeholder masalah keuangan. Baik Ibu Menteri Keuangan, DPR, banggar, dan lain-lain,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Dalam setiap kebijakan, lanjut dia, perlu ditimbang apa saja dampak positif dan negatifnya. Jika ternyata lebih banyak positifnya, pemerintah siap memenuhi. ”Tapi, kalau banyak mudaratnya, ya mungkin tetap di posisi sekarang,” ungkapnya. (lum/far/c19/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria