SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan terkait kasus dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Kemarin (25/1) penyidik memeriksa pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim.
Dengan diantar staf, Ketua DPRD Jatim Kusnadi keluar dari kantor pukul 11.37. Dia tidak berkomentar banyak. ”Tanyakan ke penyidik,” ucapnya kepada Jawa Pos.
Kusnadi kembali masuk ke ruang BPKP Jatim pukul 12.55. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 18.52. Kusnadi bergegas keluar tanpa memberikan penjelasan detail mengenai pertanyaan yang diberikan penyidik. ”Ya, itu semua kewenangan KPK. Biar KPK yang menjawab,” katanya.
Disinggung bahwa pemeriksaan terkait dengan kasus dana hibah, Kusnadi tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menyebut banyak pertanyaan yang diajukan penyidik. ”Banyak lah. Saya tidak ngitung pertanyaannya. Tidak hafal,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad juga datang memenuhi panggilan KPK. Dia ditanya beberapa hal terkait penyusunan APBD. ”Terutama perihal penyusunan dana hibah,” ungkapnya setelah menjalani pemeriksaan.
Sadad juga menjelaskan mengenai detail penyusunan jaringan aspirasi masyarakat. Mengenai teknis usulan sampai diparipurnakan dan dijabarkan dalam pergub dan APBD. ”Kami sampaikan apa adanya,” jelasnya.
Selain Kusnadi dan Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim Iskandar juga mendatangi panggilan pemeriksaan KPK kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah tidak tampak. Namun, berdasar informasi yang dihimpun, Anik memenuhi panggilan penyidik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Isa Anshori juga datang ke kantor BPKP Jatim. Dia tidak berbicara banyak. ”Wes gak melok-melok, Rek (Sudah nggak ikut-ikut, Rek, Red),” ucap mantan kepala Dinas PU SDA Jatim tersebut saat dikonfirmasi.
Dari Jakarta, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah saksi kasus dana hibah Jatim kemarin. Dia belum mau berkomentar secara detail agenda pemeriksaan saksi di kantor BPKP Jatim tersebut. Ali hanya menyebut ada 17 saksi yang dipanggil. Di antaranya, pimpinan DPRD. Yakni, Kusnadi (ketua), Anik Maslachah (wakil ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), dan Iskandar (wakil ketua).
Selain itu, tim penyidik memeriksa beberapa kepala dinas (Kadis) Pemprov Jatim. Yakni, Edy Tambeng Widjaja (Kadis PU dan bina marga), Baju Trihaksono (Kadis perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya), serta M. Isa Anshori (Kadis PU sumber daya air). ”Pemeriksaan saksi (terkait) suap pengelolaan dana hibah untuk tersangka SHTPS (Sahat Tua, Red),” ujarnya. (elo/tyo/c19/fal)
Editor : izak-Indra Zakaria