JAKARTA – Kasus perubahan redaksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang konstitusionalitas pencopotan hakim Aswanto memicu reaksi sejumlah pihak. Mereka menganggap perubahan itu sebagai pelanggaran serius.
Sebelumnya, kasus diubahnya redaksi putusan itu diungkap pemohon perkara tersebut. Yakni, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Apa yang diucapkan dengan salinan putusan terdapat perbedaan. Kata ’’dengan demikian’’ mendadak berganti menjadi ’’ke depannya’’.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai perubahan redaksional itu memiliki konsekuensi serius. Frasa ’’dengan demikian’’ dimaknai bahwa sifat putusan berlaku untuk keseluruhan. ’’Tapi, kalau ke depannya, itu sangat berbeda. Kalau ke depan, kita mengecualikan apa yang terjadi hari ini,’’ ujarnya kemarin.
Jika dikaitkan dengan kasus pencopotan Aswanto, lanjut dia, frasa ’’dengan demikian’’ menafsirkan bahwa pencopotan yang dilakukan DPR melanggar undang-undang. Sementara itu, jika ’’ke depannya’’, maka putusan baru berlaku untuk selanjutnya. ’’Ini fakta yang harus diinvestigasi,’’ tuturnya.
Sementara itu, Zico Leonard bersama sejumlah elemen berencana menyampaikan keberatan atas perubahan tersebut. Di antaranya, Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Perppu Cipta Kerja dan Eliadi Hulu, pemohon perkara pembatasan masa jabatan kepala desa.
Victor mengatakan, kasus perubahan redaksi putusan itu menunjukkan bahwa ada kelemahan pengawasan di internal MK. Hal itu tidak terlepas dari belum juga dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). ’’Perangkat dewan etik yang ada pun dibiarkan mati suri,’’ ucapnya.
Karena itu, pihaknya akan mengajukan upaya hukum administratif agar segera dibentuk MKMK. ’’Dan membentuk tim investigasi untuk mengungkap pelaku perubahan Putusan MK 103/2022,’’ jelasnya.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menilai kasus perubahan redaksi putusan itu sangat membahayakan. Sebab, hal itu berpotensi merusak integritas MK. Memunculkan spekulasi dan dugaan di tengah masyarakat. Publik pun akan bertanya-tanya, bagaimana redaksi dalam putusan itu bisa berubah setelah ditetapkan.
Dengan munculnya kasus itu, kata Nasir, MK berpotensi menjadi alat bagi sekelompok orang untuk memenuhi ambisi politik. ’’Tentu ini sangat berbahaya. MK harus menjaga marwahnya,’’ papar legislator asal Aceh tersebut.
Politikus PKS itu mendesak MK untuk membentuk dewan etik guna menyelidiki dan mengungkap perubahan redaksi dalam salinan putusan terkait pergantian hakim MK Aswanto. Saat dikonfirmasi, Jubir MK Fajar Laksono menolak berkomentar terkait dugaan perubahan redaksi putusan. Dia beralasan, pihaknya masih mengkaji isu tersebut. (far/lum/c18/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria