JAKARTA - Presiden Joko Widodo Selasa (31/1) memanggil sejumlah menterinya ke Istana Merdeka. Panggilan ini dikaitkan dengan reshuffle kabinet yang mungkin dilaksanakan hari ini. Tiga menteri asal Partai Nasdem disebut-sebut bakal terdepak dari jajaran kabinet.
Menteri yang tampak hadir kemarin, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ada juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong serta Wamen BUMN Pahala Mansyuri.
Airlangga dan Zulkifli merupakan ketua partai politik. Airlangga memimpin Partai Golkar. Sedangkan Zulkifli adalah ketua umum PAN. Inilah yang menjadi sinyal adanya reshuffle. Apalagi, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang berasal dari Nasdem kemarin hanya diwakili oleh wamen.
Sebelum rapat, Airlangga meminta wartawan yang mewawancarainya untuk menunggu Rabu hari ini. Namun, dia enggan mengumbar apa yang akan terjadi. “Tungguin saja tiap hari Rabu,” kelitnya ketika didesak.
Zulkifli juga bungkam. Dia memilih menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kementeriannya. “Saya urusi beras, urusi cabai, urusi telur, urusi daging ayam. Kalau reshuffle itu haknya Bapak (presiden),” katanya sambil berlalu. Dia juga enggan menjawab pertanyaan terkait agenda politik seperti pencalonan presiden dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Sementara itu, Wamen LHK Alue Dohong juga memilih buru-buru masuk mobil ketika ditanya kenapa Siti Nurbaya tidak datang. ’’No comment kalau urusan itu,” elaknya.
Belakangan ini para menteri dari Partai Nasdem santer dikabarkan akan dicopot. Isu itu beredar setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Selain Nasdem, Anies juga mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan PKS. Dengan dukungan tiga parpol tersebut, syarat pendaftaran capres sudah terpenuhi.
Seperti diketahui, ada tiga kader Nasdem yang masuk jajaran kabinet. Yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.
Senin lalu (30/1) Siti Nurbaya juga datang ke istana. Dia sempat dimintai pendapat tentang kabar reshuffle. “Ya gimana sih kok tanya saya,” katanya. Hal yang sama disampaikan Johnny G. Plate. Dia juga enggan menjawab pertanyaan tersebut dan memilih masuk ke mobilnya.
Sementara itu, Partai Nasdem menanggapi santai wacana reshuffle kabinet yang dikabarkan akan menyasar para menterinya. Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurut dia, presidenlah yang berwenang mengangkat dan mengganti para pembantunya. "Sejak awal sikap kami sama," terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Jadi, kata dia, Partai Nasdem tidak menanggapi terlalu serius wacana perubahan kabinet. Pihaknya juga tak mau menanggapi desakan sejumlah pihak agar menteri-menteri Nasdem dikeluarkan dari kabinet.
Charles menegaskan, semua kewenangan terkait pergantian menteri ada di tangan presiden. Tentu, Presiden Jokowi akan menilai kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju. "Kita serahkan penilaiannya kepada Presiden Jokowi," ungkapnya. Yang jelas, ungkap anggota DPR itu, selama ini tiga menteri dari Partai Nasdem sudah bekerja dengan baik. Mereka berusaha membantu presiden dan melaksanakan semua tugasnya secara maksimal. "Kinerja menteri Nasdem sudah baik," tegasnya. Namun, pihaknya tidak bisa mengintervensi dalam pergantian menteri. Pihak lain juga tidak bisa mendesak-desak untuk mengganti menteri.
Pada bagian lain, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan, sebelum melakukan reshuffle, biasanya Presiden Jokowi memanggil ketua umum partai yang menterinya akan diganti. Setelah pemanggilan itu, baru dilakukan perombakan kabinet. Biasanya, kata dia, pemanggilan ketua umum itu mepet dengan pengumuman reshuffle. Menurut Arsul, kebiasaan itu sudah dilakukan pada perubahan kabinet sebelumnya, baik pada periode pertama maupun kedua.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, partai-partai yang terkena dampak reshuffle selama ini tidak ada yang mengeluh. Mereka tidak mempersoalkan jika menterinya diganti. "Sebab, sejak awal mereka sudah berkomitmen bahwa pergantian menteri menjadi hak prerogatif presiden," jelasnya.
Selain itu, paparnya, mereka yakin Jokowi pasti mempertimbangkan faktor keseimbangan. Jadi, reshuffle dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Arsul mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum diajak bicara oleh presiden terkait rencana reshuffle. Dia yakin, satu menteri asal PPP, yakni Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, tidak akan diganti. "Menteri PPP tidak berkurang. Kami berharap bisa bertambah," ucapnya.
Tapi, kata dia, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebagai partai koalisi pemerintah, PPP hanya bisa menunggu kepastian reshuffle. "Kalau berharap bertambah kan tidak apa-apa. Berharap kan tidak dilarang," tandasnya. (lum/lyn/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria