Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/2). Bendahara umum (nonaktif) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Dia terbukti menerima gratifikasi Rp 118 miliar dari Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (alm) Henry Soetio terkait izin usaha pertambangan.
Dalam putusan yang dibacakan secara dalam jaringan (daring) tersebut, majelis hakim yang diketuai Heru Kuntjoro juga mengharuskan Maming membayar uang pengganti sebesar Rp 110,604 miliar subsider 2 tahun penjara.
Hakim menilai, Maming terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 Huruf b juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Bukan hanya itu, hakim memerintahkan dua jam tangan mewah merek Richard Mille dirampas untuk negara karena menjadi salah satu alat transaksi gratifikasi.
Menanggapi putusan tersebut, Maming yang mengikuti sidang secara virtual dari gedung KPK di Jakarta menyatakan pikir-pikir. Pria yang menjabat bupati Tanah Bumbu selama dua periode tersebut mengatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya adalah sebuah fitnah. Dia pun menyatakan akan berjuang mencari keadilan. ”Saya merasa itu (tuduhan gratifikasi Rp 118 miliar) tidak benar,” ujarnya.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan hakim. Dia menyebut, hakim telah objektif memeriksa dan mengadili perkara itu. ”Putusan tersebut menegaskan bahwa apa yang KPK lakukan dalam proses penegakan hukum tipikor pada perkara ini telah sesuai mekanisme dan prosedur hukum,” terangnya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut hakim menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan kepada Maming. Selain itu, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana denda Rp 700 juta subsider 8 bulan kurungan. Serta uang pengganti Rp 118 miliar subsider 5 tahun penjara. (tyo/c17/jun/jpg/dwi/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria