JAKARTA – Rencana pelantikan Prof Sajidan sebagai rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo akhirnya batal. Sebab, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membatalkan pelantikan rektor terpilih periode 2023–2028 itu.
Pembatalan tersebut diputuskan melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret pada 31 Maret 2023. Dalam pasal 5 disebutkan, pembatalan dilakukan karena peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UNS terkait pemilihan rektor (pilrek) bertentangan dengan perundang-undangan.
Sebagai informasi, sebelumnya MWA menetapkan Guru Besar UNS Sajidan sebagai rektor terpilih masa bakti 2023–2028. Sajidan terpilih setelah dilakukan voting dalam rapat pleno MWA secara luring di UNS pada 11 November 2022 lalu. Dalam pemungutan suara, Prof Sajidan mendapatkan 12 suara. Disusul Prof Hartono dengan 11 suara dan Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi dengan 2 suara.
Selain membatalkan pelantikan rektor terpilih, Nadiem membekukan anggota MWA periode 2020–2025. Pembekuan dilakukan sampai dengan adanya kepmendikbudristek yang baru. ”Hasil pemilihan dan penetapan rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk masa bakti 2023–2028 dibatalkan karena cacat hukum,” tegas Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ristekdikti) Kemendikbudristek Nizam kemarin (3/4).
Dia menjelaskan, sejak menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) pada 2020, UNS memang berlari cukup pesat. Namun, dari hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan Biro Hukum Kemendikbudristek serta berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh MWA. Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.
Karena itu, lanjut dia, Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbudristek 24/2023 tersebut. Dengan pertimbangan, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.
Nizam menegaskan, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan. ”Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki,” ungkapnya.
Nizam mengungkapkan, pihaknya terus mendorong perguruan tinggi Indonesia memiliki tata kelola yang baik. Mulai dari mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat sampai mendorong PTN untuk menjadi PTN-BH. Saat berstatus PTN-BH, PTN diberi otonomi yang lebih luas dibanding PTN satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.
”Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” jelasnya.
Kendati begitu, Nizam mengingatkan bahwa otonomi PTN-BH yang semakin luas harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurut dia, pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi. Sebab, PTN-BH tetap 100 persen milik negara. Karena itu, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta. ”Serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MWA UNS Hasan Fauzi enggan memberikan keterangan secara detail. ’’Tanya Pak Menteri atau Ketua (MWA) saja,” ujar Hasan singkat saat ditemui Jawa Pos Radar Solo.
Anggota MWA UNS Mahendra Wijaya membenarkan telah menerima surat pembekuan tersebut dan masih dipelajari lebih lanjut. ’’Baru kami terima pagi ini (kemarin). Nanti kami pahami dulu isi suratnya seperti apa. Saya belum membaca secara detail ya (terkait isi permen),” ujarnya.
Bila sesuai jadwal, pelantikan rektor terpilih Sajidan seharusnya digelar pada 12 April. Dia akan menggantikan Jamal Wiwoho yang masa jabatannya selesai pada 10 April ini. Undangan pelantikan rektor juga telah beredar. Sajidan sendiri enggan memberikan komentar soal pembatalan pelantikannya. ’’Kita ikuti perkembangan dulu ya. Sudah itu dulu,” singkatnya.
Pada bagian lain, Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Sutanto mengatakan, keputusan selanjutnya dikembalikan sesuai dengan permendikbudristek. Disinggung terkait undangan pelantikan rektor terpilih, Sutanto mengaku kurang mengetahui.
’’Saya kurang tahu soal undangan sudah beredar. Tapi setahu saya dengan permendikbudristek ini dengan sendirinya otomatis gugur, tidak berlaku,” ungkap Sutanto setelah konferensi pers di gedung rektorat UNS kemarin.
Sutanto juga mengaku belum mengetahui apakah pihak Sajidan sudah mengetahui perihal surat dari Mendikbudristek. Sedangkan kewenangan mengangkat pelaksana tugas (Plt) rektor atau pejabat yang ditunjuk menjadi rektor UNS sepenuhnya menjadi kewenangan dari Mendikbudristek. ’’Urusan pengangkatan rektor dan seterusnya itu sepenuhnya tugas dan wewenang MWA. Dan sudah jelas dalam salah satu pasal bahwa tugas dan wewenang MWA UNS selama dibekukan dilaksanakan oleh Mendikbudristek,” tegas Sutanto. (mia/ian/bun/c17/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria