JAKARTA – Tahapan menuju hari H Pemilu 2024 terus berjalan. Seiring makin dekat menuju puncak pemungutan suara, diprediksi kerawanan meningkat. Termasuk persebaran kampanye hitam melalui informasi palsu (hoaks) maupun ujaran kebencian.
Untuk mengantisipasi itu, kemarin (17/4) Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu. Tujuannya, meminimalkan wabah negatif tersebut. Mereka akan berkolaborasi untuk mencegah potensi kerawanan tersebut.
Koalisi tersebut terdiri atas sejumlah organisasi. Di antaranya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Center for Digital Society (CfDS), ICT Watch, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo).
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, tren masalah hoaks dan disinformasi terus meningkat sejak 2014. Bukan hanya itu, orientasinya juga terus mengalami perkembangan. Pada 2014, misalnya, hoaks sebatas menyerang antar peserta. Namun, pada 2019, penyelenggara juga tidak luput dari sasaran. Dengan menyerang penyelenggara, lanjut dia, harapannya kredibilitas pemilu mulai jadi pertaruhan.
Karena itu, lanjut Ninis, sangat penting bagi penyelenggara pemilu tidak hanya menuntut bekerja dengan integritas. Namun, mereka juga mesti mampu merespons berbagai disinformasi secara cepat dan tepat. ”Karena yang namanya disinformasi kalau sudah viral itu sulit menangkalnya,” jelasnya.
Dari sisi peserta, Ninis juga memprediksi masih menggunakan cara-cara tersebut. Meski tidak dibenarkan, peserta kerap menggunakan perang narasi hitam melalui kanal media sosial. Salah satu pertimbangannya biayanya yang relatif murah, namun memiliki daya pengaruh yang besar. Terlebih, kampanye di media sosial masih menjadi ruang gelap.
’’Berbeda dengan media mainstream yang diatur rigid, di medsos relatif belum diatur secara komprehensif,’’ ungkapnya.
Menghadapi 2024, potensi ketidakjelasan kian meningkat. Salah satunya karena masa kampanye dipangkas. Sebelumnya hampir 7 bulan, kini menjadi 75 hari saja. Hari sisanya dianggap sebagai masa sosialisasi. Berbeda dengan kampanye, sosialisasi tidak diatur dalam undang-undang. ”Ini ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan untuk disinformasi,” tegasnya.
Ninis menegaskan, hal itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, hoaks dan disinformasi bisa memperburuk polarisasi yang mengancam persatuan nasional.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, pihaknya melakukan berbagai upaya pencegahan dengan identifikasi kerawanan hoaks. Salah satunya kolaborasi dengan kementerian atau lembaga negara, masyarakat sipil, media massa, platform media sosial, dan lain-lain. ”Bawaslu sudah mengajukan gugus tugas kepada Kemenkominfo selain ada Satgas Tangkal Hoaks dengan Kemenkominfo,” ungkapnya.
Sebagai upaya partisipasi, lanjut Bagja, pihaknya juga telah mendirikan komunitas digital pengawasan partisipatif melalui aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Lalu, dalam tahap pengawasan akan melakukan pemantauan terhadap informasi di media sosial dan konten tak resmi.
Bagja berharap hoaks dan disinformasi pemilu perlu menjadi atensi bersama. Sebab, disinformasi dengan membuat perpecahan seperti politisasi SARA terbukti memiliki daya rusak yang besar. ”Harga mahal yang harus dibayar akibat hoaks adalah kebencian, permusuhan, dan turunnya kepercayaan kepada kinerja penyelenggara pemilu,” tegasnya. (far/c19/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria