JAKARTA—Andi Pangerang Hasanudin peneliti BRIN yang mengancam Muhammadiyah telah menjadi tersangka dan ditangkap. Namun, Senin (1/5) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim memastikan tidak berhenti di Andi Pangerang. Masih ada potensi tersangka lainnya dalam kasus ujaran kebencian berupa pengancaman pembunuhan ke warga Muhammadiyah tersebut.
Diketahui bahwa terdapat dua peneliti BRIN yang yang dilaporkan, selain Andi Pangerang juga ada Thomas Djamaluddin. Diketahui bahwa Andi Pengerang memposting ujaran kebencian di kolom komentar milik Thomas Djamaluddin. Thomas mengunggah postingan yang mempermasalahkan perbedaan penentuan hari Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, saat ini memang hanya ada satu tersangka dalam kasus ujaran kebencian itu yakni, Andi Pengerang. ”Tapi, untuk sementara ini,” paparnya. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lainnya, bila ditemukan kembali dalam percakapan di medis sosial tersebut. Menurutnya, memang ada beberapa percakapan yang telah dihapus. ”ya dihapus dia,” terangnya.
Menurutnya, percakapan itu sudah dilakukan berulang kali di kolom komentar milik peneliti BRIN lainnya, Thomas Djamaluddin. Terdapat tanya jawab dalam percakapan tersebut. ”Menurut tersangka, percakapan itu tidak selesai-selesai,” urainya.
Masih sesuai keterangan tersangka, pada saat tanya jawab itu, tersangka mengalami titik lelah. Yang kemudian memicu emosinya. ”Sehingga tersangka mengetik itu. Diketahui tersangka mengetik ujaran kebencian itu pada 21 April setengah 4 pagi di Jombang, Jawa Timur,” terangnya.
Penyidik menduga motif tersangka dalam melakukan ujaran kebencian itu adalah emosi yang diakibatkan sudah kelelahan. Dia mengatakan, saat memposting ujaran kebencian itu, tersangka mengaku sedang sendirian. ”itu motifnya,” Namun begitu, penyidik berharap masyarakat turut membantu bila menemukan adanya ujaran kebencian terkait kasus tersebut. ”Kalau masyarakat, media, atau netizen menemukan ujaran kebencian lainnya, silahkan laporkan ke kami,” paparnya.
Terkait kasus tersebut, sebenarnya sebelum ada laporan kepolisian, Patroli Siber telah mendeteksinya terlebih dahulu. Menurutnya, petugas menemukan ujaran kebencian bernada SARA yang dilakukan oleh seseorang berinisial AP. ”Sebelum dilaporkan, kami sudah ketahui,” terangnya.
Yang kemudian, petugas melakukan profiling atau melakukan upaya menemukan identitas pelaku. Serta, melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, baik ahli ITE, ahli bahasa dan lainnya. ”Dengan itu dilakukan penetapan sebagai tersangka,” ujar Adi Vivid.
Sehingga, pada Minggu (30/4) tersangka bisa ditangkap di Jombang, Jawa Timur. Kasubdit II Dittipid SIber Bareskrim Kombespol Rizki Agung menuturkan terkait kronologi penangkapan terhadap Andi Pangerang. ”Penangkapan dilakukan pukul 12.00 di Jombang,” ujarnya.
Selanjutnya, tersangka dibawa ke Jakarta dan tiba malam harinya. Dia mengatakan, saat dilakukan penangkapan disita sejumlah barang bukti, berupa handphone Xiaomi Poco M4, akun email terhubung akun Facebook AP Hasanudin, dan satu unit notebook. ”Disita untuk penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut,” urainya.
Adi Vivid menambahkan, saat tersangka ditangkap memang tidak melakukan perlawanan. Bahkan, tersangka dalam kondisi ketakutan, karena pernyataannya di media sosial itu membangkitkan amarah seluruh umat Muhammadiyah. ”Kalau untuk mewujudkan ancamannya, saya kira tidak. Karena yang bersangkutan memiliki latarbelakang keilmuan. Kan saat memposting kata-kata itu, dia kelelahan,” jelasnya.
Diketahui bahwa Andi Pangerang telah meminta maaf, apakah permintaan maaf itu kemudian berpotensi untuk dilakukan restorasi justice? Dirtipid Siber menjawab bahwa untuk restorative justice itu akan ditentukan oleh pelapornya. ”Karena ini sebenarnya delik pidana murni,” tuturnya.
Sementara Karopenmas DIvhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, dengan kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semuanya. Masyarakat diharapkan bijak dalam bermedia sosial. ”Jangan menyampaikan ujaran kebencian, menjelek-jelekkan, atau fitnah. Gunakan ruang digital secara sehat dan bersih,” terangnya.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengapresiasi langkah cepat Dittipid Siber Bareskrim dengan menangkap dan menahan Andi Pangerang. ”Ini merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti, kami berharap kepolisian dan aparatur penegak hukum menegakkan hukum secara adil,” ujarnya.
Sementara Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, sejak awal telah menyatakan bahwa AP ini melakukan tindak pidana. Serta, yakin kepolisian akan memprosesnya. ”Sekarang keyakinan itu terbukti,” jelasnya.
Namun begitu, pihaknya akan menunggu proses hukum berlanjut. Karena dalam proses hukum terdapat asaz praduga tidak bersalah dan kesamaan semua orang di depan hukum. ”Penegak hukum tidak boleh mendiamkan masalahnya, namun harus memprosesnya. Keragu-raguan masyarakat kepada Polri sudah terjawab. Terima kasih ke pihak kepolisian dan masyarakat luas, khususnya Muhammadiyah yang mampu menghadapi masalah ini dengan tenang dan hati jernih,” jelasnya.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespon penangakapan anak buahnya oleh jajaran kepolisian. Mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menyampaikan, BRIN mendukung upaya penegakan hukum terhadap salah satu pegawainya yang tersangkut kasus ancaman terhadpa perorangan atau kelompok.
Handoko menuturkan pernyataan APH di media sosial (medsos) yang bernada ancaman kepada perorangan atau kelompok tertentu, telah meresahkan masyarakat. ’’BRIN menghormati dan mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian,’’ kata Handoko di Jakarta kemarin. Dia menyerahkan sepenuhnya upaya penegakan hukum terhadap APH itu kepada kepolisian. Menurutnya kepolisian tentu akan bekerja sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Pria asal Malang, Jawa Timur itu mengatakan, pekan lalu BRIN sudah menyatakan bahwa dalam sidang disiplin ASN dinyatakan bahwa APH bersalah dan melanggar kode etik ASN. Sidang tersebut digelar oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN pada Rabu (26/4) lalu.
Setelah proses sidang Mejelis Etik dan Kode Perilaku itu selesai, proses selanjutnya adalah sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN. Pada kasus APH ini, proses sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN tidak harus menunggu proses tindak pidana di kepolisian memiliki kekuatan hukum tetap.
Handoko mengatakan Majelis yang dibentuk BRIN untuk kasus itu, fokus pada indikasi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) 94/2021 tentang Disiplin PNS. Dia mengatakan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN itu, menurut rencana akan digelar paling cepat pada 9 Mei mendatang. Aturan ini merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 6/2022 tentang pelaksanakan PP 94/2021.
Seperti diketahui postingan APH merupakan komentar atau tanggapan dari postingan guru besar riset BRIN Thomas Djamaluddin. Pada postingan itu, Thomas pada intinya menjelaskan soal perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri 2023 antara pemerintah dengan Muhammadiyah. APH mengomentari dengan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah dengan menuliskan menghalalkan darah warga Muhammadiyah. (Idr/lum/wan)
Editor : izak-Indra Zakaria