JAKARTA – Komisi II DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi seleksi PPPK Teknis 2022. Sebab, banyak yang mengeluhkan proses seleksi tersebut. Banyak peserta ujian gagal karena passing grade atau nilai ambang batas yang tinggi.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, keluhan itu terungkap saat menerima audiensi secara daring dengan forum PPPK teknis. Forum tersebut diikuti lebih dari 250 orang tenaga PPPK perwakilan dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia.
Secara persentase dan rata-rata, kata dia, peserta gagal memenuhi passing grade yang dipersyaratkan. ”Hanya sebagian kecil yang mampu memenuhinya,” kata Guspardi (4/5).
Akibatnya, terjadi gugur massal peserta PPPK Teknis 2022 karena terbentur tingginya poin passing grade yang ditentukan. Selain itu, tingkat kesulitan soal yang diujikan cukup rumit. Konsekuensinya, banyak formasi PPPK teknis yang belum terisi. Guspardi menegaskan, hal itu tidak boleh terjadi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja instansi yang bersangkutan.
Sejumlah masukan juga diterima Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas perihal passing grade dalam seleksi PPPK. Dia telah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat simulasi dan kajian terkini mengenai kelulusan seleksi PPPK. ”Jadi, berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos itu sudah kita bahas,” ujarnya.
Sebagai informasi, nilai passing grade atau ambang batas ditentukan masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Sementara itu, soal-soal dalam computer assisted test (CAT) disusun instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. ”Karena itu, saya minta dilakukan reformulasi, baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman PPPK,” paparnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, jajarannya siap melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang nanti diterapkan. Terutama afirmasi terkait nilai ambang batas dan masa kerja tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. (lum/mia/c7/fal)
Editor : izak-Indra Zakaria