JAKARTA - Lebih kurang enam bulan bekerja sejak Oktober tahun lalu, pada Senin (15/5) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Kominfo tahun anggaran 2020 - 2022. Angkanya mencapai Rp 8 triliun.
Secara lebih terperinci Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 8.032.084.133.795. Angka tersebut meliputi tiga hal. ”Biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun,” beber Yusuf. Dia memastikan, angka sebesar itu diperoleh dengan dokumen pendukung yang kuat. Termasuk bukti-bukti yang mereka peroleh.
Dalam penghitungan kerugian keuangan negara itu, Yusuf mengungkapkan, BPKP melibatkan beberapa pihak. Mulai penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ahli di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor, serta ahli keuangan negara. ”Dalam proses menghitung kerugian keuangan negara, BPKP melakukan analisis atas data dan dokumen,” bebernya.
Tidak hanya itu, BPKP turut melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. ”Dan juga melakukan observasi fisik bersama Tim Ahli BRIN dan penyidik ke beberapa lokasi,” ujar Yusuf. Setelah selesai, hasil penghitungan kerugian keuangan negara langsung diserahkan kepada Kejagung dan disampaikan kepada publik.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan, pihaknya langsung menindaklanjuti hasil penghitungan itu. Menurut Burhanuddin, hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus itu sudah final. Sehingga harus segera ditindaklanjuti. Dia pun menyebut, sudah ada lima tersangka dalam kasus tersebut. Yakni tersangka dengan inisial AAL, GMS, YS, MA, serta IH. Kecuali tersangka MA dan IH yang masih dalam proses pemberkasan, penyidikan tiga tersangka lainnya sudah selesai. ”Selanjutnya kami akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan,” tegas dia.
Burhanuddin pun tegas menyebut, pihaknya akan mendalami hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah disampaikan oleh BPKP. Dia memastikan, Kejagung tidak akan segan bertindak bila menemukan fakta dan bukti yang mengarah kepada pihak lain. Termasuk jika terkait dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. ”Kalau nanti faktanya terbukti ada dan menyangkut ke beliau, kami tidak akan mendiamkan,” ujarnya.
Senada dengan Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menutupi siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi bila kasus tersebut sudah dilimpahkan kepada pengadilan dan disidangkan. ”Nanti akan lebih terbuka di persidangan tentunya. Di sana akan terbuka masing-masing peran para terdakwa, kemudian siapa saja yang terlibat di sini,” ujarnya. (syn/)
Editor : izak-Indra Zakaria