JAKARTA – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kembali menuai sorotan. Itu setelah adanya permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang diajukan Ghufron ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu disisipkan dalam perbaikan permohonan mengenai batas usia minimal pimpinan KPK yang diajukan Ghufron tahun lalu.
Dikutip dari laman risalahn sidang MK, permintaan Ghufron memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun sempat dipertanyakan hakim MK Arief Hidayat pada 14 Desember lalu. ”Kenapa kok ini ditambahkan minta pimpinan KPK yang semula jabatannya 4 tahun menjadi 5 tahun?” tanya Arief kepada Walidi, kuasa hukum Ghufron.
Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mempertanyakan permintaan Ghufron memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu. ”Apakah ada agenda tersembunyi di balik permintaan (perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, Red) itu?” kata Praswad kepada Jawa Pos, kemarin (16/5).
Jika permintaan itu dikabulkan MK, lanjut Prawad, maka tidak hanya Ghufron yang diuntungkan. Tapi juga pimpinan KPK lain. Hal tersebut tentu dapat menjadi preseden buruk bagi KPK. ”Jangan sampai dugaan bahwa KPK akan digunakan sebagai alat politik jelang pemilu 2024 semakin terverifikasi oleh perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK,” ungkapnya.
Menurut Praswad, tidak ada urgensi yang mendukung untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana yang diminta Ghufron. Pimpinan KPK saat ini, kata Praswad, lebih sering menciptakan kontroversi ketimbang prestasi. ”Perpanjangan itu justru akan berpotensi menghasilkan tindakan korup karena telah merawat nafsu untuk terus berkuasa,” imbuhnya.
Sementara itu, Ghufron belum memberikan tanggapan terkait permintaan perpanjangan masa jabatan itu. Pertanyaan yang disampaikan Jawa Pos melalui pesan singkat belum mendapatkan jawaban dari Ghufron. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria