JAKARTA—WNI korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar memang telah diselamatkan. Kini muncul fakta terbaru, jumlahnya bukan hanya 20 WNI namun 25 WNI. Lima WNI sempat kabur dari perusahaan yang memperbudaknya. Yang mengerikan, puluhan WNI mendapatkan penyiksaan selama bekerja.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan, setelah 20 WNI berhasil diselamatkan, diketahui ternyata ada lima WNI lain yang menjadi korban. Lima WNI ini berhasil kabur ke Thailand. ”Jadi total korban di Myanmar 25 WNI,” paparnya.
Saat ini 25 WNI itu masih dalam proses pemulangan dari Thailand. Pemerintah Thailand sedang melakukan proses identifikasi dan harapannya segera bisa pulang ke Indonesia. ”Petugas kepolisian mendampingi di Thailand,” urainya. Dari proses penyelidikan dan penyidikan, lanjutnya, diketahui bahwa 25 WNI tersebut mendapatkan penyiksaan selama bekerja di perusahaan tersebut. Menurutnya, 25 WNI ini dipekerjakan dengan target tertentu. Bila target tidak dicapai, maka mendapatkan hukuman dari dijemur, lari berkeliling, dipukuli, disiksa dan bahkan disetrum listrik. ”Kalau targetnya menipu warga Kanada dan Amerika Serikat tercapai baru tidak dihukum,” ujarnya.
Dia mengatakan, para WNI ini dipekerjakan melakukan scamming kepada warga Kanada dan Amerika Serikat. Dengan mendapatkan data dari media sosial. ”bahkan perusahaannya menyediakan berbagai alat untuk penerjemahan, untuk komunikasi. Tinggal copy paste, WNI ini banyak yang tidak bisa bahasa inggris,” jelasnya.
Para WNI tersebut memang dibohongi dengan janji-janji manis saat ditawari bekerja. Diantaranya, mendapatkan gaji antara Rp 12 juta hingga Rp 15 juta. Diperbolehkan libur dua minggu setelah dua bulan bekerja. ”Namun kenyataannya, justru tidak digaji. Ada yang digaji tapi hanya Rp 3 juta. Lalu, tidak ada libur sama sekali. Mereka dipaksa menandatangai kontrak kerja berbahasa China, yang mereka tidak bisa pahami,” urainya.
Dari 25 WNI tersebut, 16 orang WNI diantaranya direkrut oleh Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi. Lalu, Sembilan WNI lainnya diduga direkrut oleh pelaku lainnya berinisial RE. ”Kami masih melakukan pendalaman untuk pelaku lainnya ini,” paparnya. Dia mengatakan, segera setelah 25 WNI ini bisa kembali ke Indonesia, upaya pembuktian terhadap RE bisa dilakukan. Sehingga, pelaku yang terlibat akan bertanggungjawab atas perbuatannya. ”terangnya di Kantor Bareskrim kemarin.
Untuk modus pengiriman 25 WNI, diketahui bahwa mereka dikirim beberapa gelombang. Dia mengatakan, para pelaku ini saat berada di Jakarta sempat ditempatkan di apartemen. Apartemen itu merupakan milik tersangka Andri dan Anita. ”Itu juga lokasi penangkapan keduanya di Bekasi, Jawa Barat,” paparnya.
Selanjutnya, para korban terbang ke Thailand atau Myanmar dengan menggunakan visa wisata. Cara untuk mengelabui petugas imigrasi dengan menyertakan surat keterangan dari perusahaan dan name tage perusahaan. ”Para korban juga dibekali tiket PP Indonesia Thailand. Seakan-akan mereka sedang interview pekerjaan, kalau diterima nanti mengurus visa bekerja,” urainya.
Setelah tiba di Thailand atau Myanmar, nantinya akan ada orang yang menjemput para korban. Lantas, dibawa ke lokasi perusahaan yang berada di wilayah konflik itu. ”barulah para WNI ini mengetahui, mereka ditipu para tersangka,” jelasnya.
Pada bagian lain, Sekretaris II Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Manila Nona Siska Novianti mengungkapkan, pihaknya telah bertamu dengan para WNI korban TPPO yang dipaksa bekerja di industri online scamming di Manila. Tim telah bertemu sebanyak tiga kali untuk melakukan pendataan. "Kami bertemu dengan yang ada di Clark, Pampanga," ujarnya, (16/5).
Pada pendataan terakhir, jumlah WNI yang berhasil diamankan dari perusahaan online scamming berjumlah 242 orang. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 154 orang. Adapun 242 orang tersebut terdiri dari 2 orang tersangka yang berada di detensi Kepolisian Filipina, Manila; 14 saksi di safe house IACAT, Manila; dan 226 WNI lainnya yang berada di asrama perusahaan, di Clark, Pampanga.
"Iya (bertambah, red), mengingat di perusahaan ini pekerjanya lebih dari seribu orang, jadi butuh waktu juga untuk mengidentifikasi mana yang WNI," paparnya. Disinggung soal daerah asal para korban WNI, Nona mengaku belum bisa memberikan statistiknya lantaran pendataan baru saja rampung. Namun, jika diperhatikan sekilas, banyak diantara mereka yang berasal dari Sumatera. Seperti Medan, Palembang, Riau, Batam, dan Tanjung pinang.
Selain itu, dalam pendataan yang berjalan, diketahui jika ratusan WNI yang menjadi korban TPPO ini tak hanya berangkat dari Indonesia saja. Ada pula dari mereka yang merupakan pindahan dari Dubai. "Sepengetahuan kami untuk kasus di Clark ini, memang perusahaannya yang pindah tempat operasi. Jadi beberapa pekerja dibawa pindah ke Filipina," ungkapnya.
Terkait daerah asal para korban WNI ini, hampir sama dengan data yang dimiliki oleh Migrant Care. Dari catatan 2022 lalu, korban kasus online scamming dan judi online terbanyak berasal dari Sumatera Utara 108 orang, Jawa Barat 24 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 14 orang, dan Kalimantan Barat 11 orang.
Kemudian, untuk negara tujuan paling banyak Kamboja dengan 195 orang, Myanmar 5 orang, Laos 6 orang, Filipina 1 orang. Jumlah ini, hanya sebagian dari yang mengadu. "Target market penipuan mereka adalah Eropa, Asia dan keluarga terdekat," ujar Executive Director Migrant Care Wahyu Susilo.
Menurutnya, mereka sejatinya ditawari untuk menjadi customer service, admin, dan input data dengan gaji yang wah. Nyatanya, saat tiba di negara tujuan, mereka diminta melakukan kejahatan siber dengan tujuan penipuan untuk menghasilkan uang. Di sana pun, bukan gaji besar yang diperoleh. Tapi, siksaan apabila target mereka tak terpenuhi. Bahkan, tak jarang mereka diancam akan dilelang ke perusahaan lain jika tak perform.
Terkait maraknya kasus online scamming ini, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono mengatakan, jika pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Imigrasi. Baik mengenai upaya pencegahan penempatan PMI nonprosedural di perlintasan/ tempat pemeriksaan imigrasi hingga pengawasan yang selektif dalam permintaan pembuatan paspor oleh calon pekerja migran Indonesia. "Yang mana hal ini juga telah diangkat dalam pertemuan antara Wamenaker dengan Dirjen Imigrasi sebelumnya," tegasnya.
Bukan hanya itu, lanjut dia, kolaborasi masif dengan Kementerin Kominfo juga telah dilakukan dalam rangka pengawasan dan monitoring konten yang terindikasi lowongan pekerjaan penipuan. Di mana, konten-konten tersebut berdampak pada penempatan non prosedural dan TPPO.
"Saat ini telah di tandatangani MoU dengan Kemkominfo, dan tengah dalam penyusunan atau pembahasan perjanjian kerja sama antara Dirjen Binapenta ddngan Dirjen Aptika Kemkominfo mengenai filtrasi media dalam penguatan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri," paparnya.
Selain itu, dirinya telah menugaskan seluruh dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai ciri-ciri lowongan kerja penipuan dan indikasi penempatan PMI nonprosedural sebagai scammer atau judi online. Hal ini dibarengi dengan sosialisasi secara masif, baik secara offline dan online mengenai penempatan non prosedural ke Kamboja dan negara Asia lainnya.
"Kepada masyarakat, kami mengimbau agar mewaspadai iklan lowongan pekerjaan penipuan, yang memiliki ciri-ciri antara lain data dan alamat perusahaan penempatan tidak jelas, iklan atas nama perseorangan, syarat untuk bekerja ringan, dan menawarkan gaji tinggi yang fantastis,"
Dia meminta, agar masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri memastikan proses penempatan dilaksanakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar di Kemenaker. Informasi ini dapat dilihat di aplikasi jendela PMI yang dapat di download pada playstore. Kemudian, klarifiksikan informasi peluang kerja di luar negeri yang didapat dari media sosial ke Dinas Tenaga Kerja atau LTSA.
Sementara Atase Kepolisian Manila Kombespol Retno mengatakan, ada permasalahan paspor terkait 242 WNI di Filipina. Sebab, dari 242 WNI itu hanya 122 WNI yang diketahui menyimpan paspor. ”Mereka saat ditangkap ada yang tidak membawa paspor,” jelasnya.
Karena itu, saat ini petugas kepolisian sedang mendampingi proses WNI di Filipina. Dia mengatakan, diharapkan para korban bisa segera diproses pemulangan ke Indonesia. ”Saat ini masih proses dari pemerintah Filipina,” urainya melalui zoom dalam konferensi pers di Bareskrim. (idr/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria