JAKARTA— Perdagangan orang menjadi momok di Indonesia. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) menangkap 457 tersangka kasus TPPO hanya dalam dua pekan. Jumlah korban yang berhasil diselamatkan mencapai 1.476 orang. Namun, muncul kritikan terkait pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedural yang diklasifikasikan menjadi TPPO.
Sesuai data Polri pada pekan pertama dari 5 Juni hingga 11 Juni 2023 terdapat 190 laporan kasus TPPO. Jumlah laporan itu meningkat drastis pada pekan kedua sejak tanggal 12 Juni hingga 17 Juni dengan 385 laporan. Lalu, untuk jumlah tersangkanya naik lebih dari 100 persen, dari pekan pertama yang mencapai 212 orang menjadi 457 tersangka.
Karopenmas Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadan mengatakan, 457 tersangka kasus TPPO tersebut telah ditangkap. Dari 385 laporan tersebut, 75 kasus diantaranya telah masuk tahap penyelidikan. ”Lalu, terdapat 286 kasus masuk tahap penyidikan,” jelasnya. Selanjutnya, terdapat satu berkas perkara yang dinyatakan telah P21 atau berkas perkara lengkap. Sementara untuk 23 lainnya, masih dalam tahap laporan. ”Semua masih proses,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Dalam semua kasus tersebut, Polri juga berhasil menyelamatkan 1.476 korban TPPO baik lelaki dan perempuan. ”Perinciannya terdiri dari 766 lelaki dewasa, 25 anak laki-laki, 605 perempuan dewasa, dan 80 anak perempuan,” ujarnya.
Modus kejahatan TPPO terbanyak adalah menawarkan bekerja sebagai PMI ilegal atau pekerja rumah tangga. Terdapat 327 kasus dengan modus PMI ilegal tersebut. ”Modus kedua dengan menjadikan pekerja seks komersial (PSK),” ujarnya.
Untuk modus TPPO lainnya, penawaran menjadi anak buah kapal dan modus eksploitasi anak. Dia menghimbau agar masyarakat tidak tergiur tawaran bekerja dengan gaji tinggi baik di luar negeri atau dalam negeri. ”masyarakat harus memastikan perusahaan penyaur tenaga kerjanya resmi. Agar mendapatkan hal-hal perlindungan sosial, kesejahteraan dan hukum,” tegasnya.
Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan situasi darurat akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasar catatan BP2MI, saat ini lebih dari sembilan juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) berada di luar negeri. Setengahnya berangkat melalui jalur-jalur ilegal. Mereka menjadi korban perdagangan orang yang digerakkan oleh mafia dan sindikat di dalam dan luar negeri.
Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD (19/6). Kondisi tersebut sampai membuat Presiden Joko Widodo gusar. Karena itu, sejak awal Juni lalu presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak seluruh pelaku TPPO. ”Oleh sebab itu, pemerintah sekarang melakukan gerakan dua sayap,” kata Mahfud.
Langkah pertama membenahi mekanisme pemberangkatan PMI. Baik yang berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui skema kerja sama Government to Government (G to G) maupun kerja sama di antara perusahaan swasta dari dalam dan luar negeri. ”Pemerintah menggalakkan pemberangkatan tenaga kerja yang legal, terhormat, gagah,” imbuhnya. Contohnya 504 PMI yang kemarin mendapat pembekalan dari pemerintah melalui BP2MI dan Kemenko Polhukam.
Kemudian langkah kedua pemerintah memberantas pelaku TPPO. Setelah mendapat perintah dari presiden, Polri langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO. Sampai akhir pekan lalu (17/6) aparat kepolisian sudah menindaklanjuti ratusan laporan terkait dengan TPPO. ”Pemberantasan yang ilegal ini dalam dua sampai tiga minggu terakhir menunjukkan tren yang positif,” ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Berdasar laporan terakhir yang dia terima dari Polri, sudah ada 457 tersangka TPPO. Tidak hanya itu, Polri masih memburu 356 orang yang diduga terlibat dalam praktik TPPO. ”Itu yang sekarang sudah dilakukan oleh Polri dan kita berterimakasih atas langkah-langkah itu,” imbuhnya. Menurut dia, apresiasi pantas diberikan kepada Polri lantaran selama ini TPPO bergerak di bawah mafia dan sindikat yang sulit ditembus.
Keberadaan mafia dan sindikat TPPO, lanjut Mahfud, sempat disampaikan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada presiden. Saat melapor, Benny juga menyebut ada dugaan keterlibatan dari oknum aparat dari berbagai instansi. Mereka disebut membekingi aktivitas mafia dan sindikat TPPO. Atas laporan tersebut, presiden menegaskan tidak ada lagi beking-membekingi. ”Ditindak semuanya, apapun pangkatnya dan apapun kedudukannya,” kata dia.
Jaminan tersebut diberikan agar Polri menindak semua pelaku TPPO tanpa pandang bulu. Sebab, pemerintah ingin menghabisi mafia dan sindikat TPPO. ”Sekarang mulai dari sindikatnya dulu, kami habisi sindikatnya,” tegas Mahfud. Bagi pemerintah kejahatan TPPO yang membikin banyak PMI kehilangan nyawa tidak hanya merendahkan martabat bangsa, melainkan sudah merendahkan martabat manusia. Sehingga pelakunya harus ditindak.
Pemerintah meyakini, penindakan pelaku TPPO yang dilakukan di dalam negeri bakal membuat pelaku TPPO di luar negeri kelimpungan. Melalui penindakan tersebut, pemerintah menutup akses dan suplai terhadap pelaku TPPO di luar negeri. ”Kami tutup sumbernya dari sini,” ujar dia. Kemudian, melalui kerja sama antar negara, pemerintah juga mengupayakan penindakan terhadap pelaku TPPO di luar negeri.
Salah satunya lewat kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia bersama negara-negara ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. ”Semua kepala pemerintahan dan kepala negara yang berkumpul di Labuan Bajo bersepakat akan bekerja sama untuk menindak setiap sindikat perdagangan orang,” jelas Mahfud. Tidak hanya itu, Polri juga sudah menjalin kerja sama dengan kepolisian di berbagai negara.
Dalam kesempatan yang sama, Benny menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh ikhtiar bersama untuk memberantas TPPO yang tengah berlangsung. Menurut dia, keputusan presiden memerintahkan kapolri sangat tepat. ”Menunjukkan bahwa negara hadir, negara berpihak kepada pekerja migran,” ujarnya. ”Sampai liang kubur manapun mereka lari, negara akan mengejar siapapun yang terlibat dalam TPPO,” sambungnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Ratna Susianawati mengungkapkan, butuh sistem yang lebih cepat, komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan kasus TPPO serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pasalnya, kasus terus mengalami perkembangan baik dari segi angka maupun modus yang digunakan.
”Karenanya, penegakkan hukum akan menjadi kunci dalam menyelesaikan secara tuntas untuk memberikan efek jera kepada pelaku,” ujarnya.
Hal ini harus jadi mandat dalam pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA dan TPPO). Dengan begitu, pencegahan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO akan dilaksanakan lebih cepat dan tuntas.
Menurutnya, tren pelaporan kasus kekerasan dan TPPO di masyarakat yang kian meningkat, menunjukan bahwa masyarakat mulai berani melaporkan kasus yang dialaminya. Tentunya, ini harus dibarengi dengan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.
”Maka dari itu, kelembagaan Direktorat PPA dan TPPO ini menjadi penting, termasuk dalam menyiapkan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan SDM pelayanan teknis lain yang berkualitas,” ungkapnya.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar menambahkan, memahami Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan perspektif sensitivitas gender sangat penting dimiliki oleh APH dan SDM layanan. Apalagi, dalam kasus TPPO juga 80 persen merupakan perempuan, baik dewasa maupun anak. Sehingga, APH dan SDM layanan bisa menangani kasus dengan menggunakan perspektif korban.
”Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya, melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait modus-modus kekerasan termasuk TPPO, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus TPPO sesuai standar operasional prosedur Kepolisian,” tegasnya.
Di sisi lain, muncul kritikan terkait banyaknya kasus TPPO yang terungkap. Pengungkapan kasus itu diharapkan tidak mencampuradukkan antara PMI unprocedural dengan TPPO. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, saat ini pemerintah fokus memberantas TPPO, namun perlu edukasi untuk masyarakat dan penegak hukum dalam membedakan PMI unprocedural dengan TPPO. ”Kalau PMU unprocedural itu mereka keluar negeri mengetahui akan bekerja, walau tidak memiliki dokumen dan sebagainya,” jelasnya.
Untuk TPPO sama sekali tidak mengetahui akan dipekerjakan. Bahkan, biasanya merupakan korban penipuan. Kondisi ini perlu untuk disosialisasikan. ”Sekilas kita memahami betul antara PMI unprocedural dengan TPPO. Tapi, kalau klasifikasi salah, treatment juga bisa salah. Perlu pembelajaran semua pihak,” tegasnya.
Bagian lain, Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan mengatakan, pemerintah menyatakan PMI yang berangkat ilegal atau unprocedural itu menjadi korban TPPO. ”Kajian kami, mencampurkan antara PMI unprocedural dengan TPPO itu menyesatkan,” ujarnya.
PMI unprocedural dengan TPPO itu dua hal yang berbeda. Dia mengatakan, TPPO itu merupakan perbudakan, seseorang dirampas kemerdekaannya. ”Biasanya korban didapatkan dari terlilit hutang, tipu daya dan akhirnya diperdagangkan. Pembelinya melakukan eksploitasi kerja paksa atau seks,” urainya.
Sementara PMI unprocedural merupakan orang yang dengan kesadaran bekerja di luar negeri. Tapi, tidak mengikuti proses yang ditetapkan pemerintah. ”Perdagangan orang itu musuh dunia, Indonesia pun melarangnya. Pelaku TPPO itu tidak ada ruang kompromi, tapi PMU unprocedural itu masih ada ruang koreksi,” paparnya.
Dia mengatakan, pertanyaannya mengapa masih ada WNI yang berangkat bekerja keluar negeri secara ilegal. Bahkan, diprediksi mencapai 5 juta WNI berangkat keluar negeri secara ilegal. ”Ini karena ada yang salah dalam sistem kita,” ujarnya.
Salah satu pemilik perusahaan penempatan PMI mengatakan, kerja Satgas TPPO ngawur dan serampangan. Sebab, yang mereka tangkap bukan pelaku perdagangan orang. Misalnya, kasus penangkapan ibu rumah tangga di Cirebon. Ibu yang ditangkap itu hanya calo PMI nonprosedural, bukan TPPO.
Saat ini, para pemilik perusahaan penempatan PMI cemas, karena banyak teman mereka di daerah yang ditangkap polisi. Mereka khawatir akan menjadi sasaran penangkapan polisi. "Saya sampai jarang pulang, karena takut jadi target polisi," jelas sumber yang tidak mau disebutkan namanya.
Dia mengakui bahwa pihaknya mengirim pekerja ke luar negeri secara nonprosedural, khususnya ke Timur Tengah. Namun, apa yang mereka lalukan bukan TPPO. Sebab, PMI yang dikirim betul-betul mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka diterima agen resmi di Timur Tengah. Jadi, bukan perdagangan orang.
Menurut dia, yang harus dipersoalkan adalah kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah yang sudah berjalan sejak 2015. Aturan itu yang harus dievaluasi. Prosedurnya yang harus diperbaiki, sehingga PMI bisa bekerja dengan baik
Walaupun pengiriman PMI ke Timur Tengah dimoratorium, tapi para petugas di bandara banyak yang bermain mata dan melakukan pemerasan. Menurut sumber itu, setiap pekerja yang hendak bekerja ke luar negeri dikenai biaya Rp 7 juta. "Rp 7 juta per kepala. Banyak biaya yang kami keluarkan. Sebenarnya, kami ingin bekerja sesuai prosedur," ungkap sumber itu.
Sumber itu meminta Satgas TPPO berhenti melakukan penangkapan terhadap agen pengiriman PMI. Mereka hanya perlu dibina, bukan ditangkap. Dia mendesak pemerintah melakukan perbaikan peraturan pengiriman pekerja ke luar negeri.
(idr/lum/syn/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria