JAKARTA – Proses penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 memasuki masa akhir. KPU setempat telah menetapkan DPT untuk 514 kabupaten/kota dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Namun, KPU RI baru akan menetapkan rekapitulasi DPT secara nasional pada 2–4 Juli.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, penetapan DPT di kabupaten/kota dilakukan serentak pada Rabu (21/6). Setelah itu dilakukan di tingkat provinsi. ”Jadi berjenjang, dari provinsi kemudian ke pusat,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta, (22/6).
Karena itu, lanjut Hasyim, pihaknya belum bisa memerinci data pemilih terbaru secara nasional. Namun, dalam daftar pemilih sementara (DPS) yang pernah dirilis KPU, jumlah pemilih di Pemilu 2024 nanti diperkirakan sebanyak 205.853.518 orang.
Hasyim juga kembali mengklarifikasi pernyataan bahwa ada 52 juta data bermasalah. Sebelumnya pernyataan itu diungkap Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil. Hasyim tegas membantah informasi tersebut. Hingga kemarin pihaknya belum menerima data detail yang disebut aneh. ”Kami berharap disampaikan ke KPU, kemudian kita duduk bersama-sama,” imbuhnya.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menambahkan, pihaknya sudah mengecek sampel data yang disebut aneh tersebut. Informasi itu tidak cukup kuat. Soal temuan pemilih berusia di bawah 17 tahun, misalnya, dia menegaskan, hal itu bukan merupakan persoalan. Sebab, pemilih yang sudah menikah otomatis memenuhi syarat sebagai pemilih, berapa pun usianya.
Lalu temuan nama orang dengan satu atau dua huruf. Betty memastikan, ada cukup banyak orang dengan nama singkat. Bahkan, ada yang hanya satu huruf. ”Pernah masuk kok di (acara televisi, Red) Hitam Putih, yang soal nama terpendek sedunia," jelasnya.
Memang, berdasar penelusuran Jawa Pos, ada beberapa orang dengan nama satu huruf saja. Bukan satu kata. Sebut saja di antaranya seorang laki-laki bernama N asal Dukuh Sidang, RT 39 RW 08, Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain itu, ditemukan juga orang bernama O, Q, dan Z.
Temuan lain seperti pemilih yang berusia 100 tahun. Betty mengungkapkan, data tersebut juga bukan hal yang aneh. Faktanya, ada banyak orang di berbagai daerah yang memang usianya panjang. Kemudian data pemilih dengan alamat tanpa RT/RW. ”Kampung halaman saya saja nggak punya RT/RW, tapi bukan berarti ada tuduhan bahwa itu data invalid," bebernya.
Atas argumentasi tersebut, lanjut Betty, KPU membuka ruang bagi masyarakat yang mempunyai data pembanding. Jika ada yang mengklaim terjadi kekeliruan, KPU sangat siap beradu data. ”Siap mempertanggungjawabkan data kami sejauh ini. Karena kami percaya atas kerja keras teman-teman KPU se-Indonesia," tegasnya. (far/c9/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria