Berkas Bacaleg Belum Memenuhi Syarat Merata di Semua Daerah

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 28 Juni 2023 | 13:31 WIB
Idham Holik
Idham Holik

JAKARTA – Jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang memenuhi syarat administrasi di Pemilu 2024 sangat rendah. Bacaleg DPR RI misalnya. Dari 10.323 berkas, hanya 1.063 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau 10,19 persen. Selebihnya diminta perbaikan atau belum memenuhi syarat (BMS).

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, ada sejumlah kendala yang diduga menjadi penyebab. Pertama, penerbitan peraturan KPU tentang pencalegan yang berimpitan dengan hari libur panjang Idul Fitri. Padahal, PKPU itulah yang menjadi rujukan pendaftaran.

Saat itu, lanjut dia, seusai aturan diterbitkan, momen cuti Lebaran datang. Bahkan, berlangsung hingga 26 April 2023. “Sedangkan pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif itu dimulai tanggal 1 sampai 14 Mei,” ujarnya, kemarin (27/6).

Kurun waktu itu disebut kurang ideal. Selain teknis, KPU juga menduga polemik sistem pemilu ikut memengaruhi. Apalagi, saat itu narasi soal kembali ke proporsional tertutup sangat kuat. Isu tersebut diyakini memengaruhi antusiasme para bacaleg.

Asumsi itu bukan tanpa sebab. Idham mengaku, saat verifikasi administrasi dilakukan, ada bacaleg yang memasukkan syarat dengan menggunakan dokumen Pemilu 2019. “Ada beberapa yang kami dapati dalam proses verifikasi,” jelasnya.

Fenomena banyaknya bacaleg yang berstatus BMS itu terjadi merata. Mulai di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Dari sebaran partai, Idham juga memastikan terjadi di semua partai. Termasuk parpol lama yang sudah di parlemen.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai, banyaknya bacaleg yang BMS itu menunjukkan bacaleg lambat menyiapkan aspek administrasi. Sebab, syarat sudah diketahui sejak lama. Di sisi lain, bisa juga dimaknai terlalu rumitnya persyaratan administratif dalam pencalonan. “Sehingga lebih banyak yang belum memenuhi syarat,” ujarnya.

Fadli mengingatkan KPU agar terus konsisten dalam menetapkan standar syarat keterpenuhan. Jangan sampai ada upaya manipulasi untuk meluluskan pihak-pihak tertentu. “Tidak memenuhi syarat diproses awal, tapi di perbaikan jadi memenuhi syarat semuanya. Kan kita sudah lihat pengalaman itu diverifikasi partai,” ungkapnya. (far/c6/hud/jpg/kri)

Editor : izak-Indra Zakaria