JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons saran Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan nomor 120/PUU-XX/2022, MK menyarankan agar masa jabatan KPU daerah (KPUD) dibuat serentak. Dengan begitu, tidak ada pergantian di tengah tahapan pemilu.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, apa yang disampaikan MK baik untuk menata masa jabatan KPUD. Saat ini, masa jabatannya memang terbilang berserakan. Bahkan, di beberapa kabupaten/kota, terjadi pergantian di tengah tahapan.
’’Namun, mau tidak mau, harus ada perubahan regulasi lebih dulu dan itu levelnya di UU Pemilu,’’ ujarnya dalam acara pelantikan KPU untuk 44 kabupaten/kota di kantor KPU RI, Jakarta, (28/6).
Menurut Hasyim, dalam UU Pemilu disebutkan masa jabatan KPUD selama lima tahun. Persoalannya, setiap daerah memiliki akhir masa jabatan yang berbeda. Meski proses pemilu tetap berjalan, Hasyim menyebut perubahan komisioner di tengah tahapan itu tidak ideal. Sebab, suksesi tersebut membuat konsentrasi terpecah.
Idealnya, sebelum tahapan dimulai, hal-hal yang menyangkut sumber daya manusia dituntaskan. ’’Termasuk penyelenggara anggota KPU di semua tingkatan. Jadi, sebelum memulai tahapan pemilu, sudah selesai rekrutmen,’’ ungkapnya.
Pada Selasa (27/6), MK telah menolak permohonan perpanjangan masa jabatan KPUD. Permohonan itu diajukan advokat bernama Bahrain dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia (CSIPP). Mereka menguji ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam pertimbangannya, MK membantah dalil pergantian komisioner di tengah tahapan akan mengganggu. MK berpendapat, penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU saja. Namun, bersama-sama Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan.
Secara kelembagaan, KPU juga memiliki banyak struktur. Baik permanen maupun temporer (ad hoc). Berbagai tingkatan kelembagaannya juga dilengkapi sekretariat. Dengan begitu, MK menilai secara kelembagaan, penyelenggaraan pemilu sudah kuat. Tanpa perlu terganggu pengaturan masa jabatan penyelenggara pemilu.
Sementara itu, dalam pelantikan KPU di 44 kabupaten/kota kemarin, Hasyim meminta para komisioner baru untuk segera beradaptasi. Sebab, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Saat ini, tahapan yang berlangsung adalah pencalonan anggota legislatif. ’’Segera lakukan penyesuaian irama kerja,’’ terangnya.
Selain itu, Hasyim menginstruksikan jajarannya untuk terus membaca ulang berbagai peraturan perundang-undangan. Sebab, regulasi itu akan menjadi rujukan dalam bertugas. ’’Karena ada tarikan-tarikan kepentingan, sehingga kita berpegang pada aturan yang berlaku,’’ ucapnya. (far/c18/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria