JAKARTA–Hilirisasi komoditas mineral kembali mendapat tantangan dari dunia internasional. Terbaru, International Monetary Fund (IMF) mendorong Indonesia membuka kembali keran ekspor bahan mentah. Bahkan, dalam laporan bertajuk “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia’”, lembaga itu meminta agar pemerintah menghapus kebijakan hilirisasi.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menolak “anjuran” IMF. Bahkan, dia menyebut, lembaga internasional tersebut menerapkan standar ganda. “IMF mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Tapi, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisa untung ruginya, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Kedua, berdampak negatif pada negara lain,” ujarnya di Jakarta, (30/6).
IMF juga menyebut kebijakan hilirisasi akan membuat RI rugi. Faktanya, lanjut Bahlil, merujuk pada data yang ada, peningkatan nilai tambah bahan mentah membuat neraca perdagangan Indonesia membaik. Misalnya, terhadap Tiongkok sejak 2018-2022 mencatat defisit. Pada 2022, defisit USD 1,8 miliar, sementara pada kuartal I 2023 surplus USD 1,2 miliar. Bahlil menampik tudingan IMF terkait minimnya nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi.
Faktanya, Bahlil mencontohkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita provinsi penghasil nikel yakni Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara yang PDRB per kapitanya tumbuh di atas rata-rata nasional. Maluku Utara misalnya, rata-rata pertumbuhannya mencapai 19,4 persen dari 2019-2022. Mantan ketum Hipmi itu juga mengingatkan bahwa apa yang saat ini dipersoalkan juga terkait wibawa NKRI. ‘’ Di saat yang bersamaan, negara lain melarang ekspor, seperti Amerika Serikat yang melarang ekspor semikonduktor, kenapa negara kita yang diusik?’’ tuturnya.
Data Kementerian Investasi mencatat, larangan ekspor komoditas tambang justru berdampak pada naiknya investasi ke sektor logam dasar. Data mencatat, pada 2019-2020, sektor logam dasar menempati penanaman modal pada peringkat 3 dan 4. Kemudian, sejak 2021 sampai kuartal I 2023, investasi sektor industri logam dasar menempati posisi 1. Secara tegas, Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan mengikuti permintaan yang dilayangkan oleh IMF untuk berhenti menyetop ekspor bahan-bahan baku mentah mineral lainnya.
“Langit mau runtuh, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin. Mau gugat kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh (stop ekspor), kita tidak?” katanya. (dee/dio/jpg/riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria