Ada 9 Juta Pekerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi 4,5 Juta Masih Ilegal

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 11 Juli 2023 | 00:18 WIB
BP2MI berangkatkan 152 PMI ke Korea Selatan. (Istimewa)
BP2MI berangkatkan 152 PMI ke Korea Selatan. (Istimewa)

 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melepas 123 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dan lima ke Jerman. Pelepasan tersebut merupakan program Government to Government (G to G) pemerintah Indonesia ke negara yang bersedia menyediakan lapangan pekerjaan.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan selain melepas 127 pekerja migran, sebanyak 700 calon pekerja migran siap diberangkatkan. Namun, 700 calon pekerja migran tersebut masih berstatus Preliminary. Pemberangkatan pekerja migran ke negara penempatan sendiri dibantu oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau saja bukan Pak Erick jadi menteri BUMN dan membantu, mungkin BP2MI sudah menjadi lembaga yang mati segan hidup enggak. Karena tanpa Pak Erick kita tidak bisa berbuat banyak, melindungi dan melayani anak bangsa yang menjadi PMI," kata Benny, Senin (10/7).

Benny menyebut bantuan yang diberikan BUMN berupa beberapa unit ambulan dan sejumlah fasilitas lainnya. "Perubahan dan inovasi-inovasi, lounge, fast track, ambulance untuk antar jemput orang sakit dibantu, di-support total penuh oleh Kementerian BUMN di bawah Bapak Erick Thohir," paparnya. 

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyoroti angka pekerja migran asal Indonesia. Dimana jumlah pekerja migran yang berstatus ilegal masih separuhnya.

"Ada 9 juta pekerja kita di luar negeri, tetapi 4,5 juta masih ilegal. Yang akhirnya kita menilai bangsa kita dilecehkan. Untuk itu, Bapak Presiden minta diberantas," terang Erick.

Erick menuturkan, masyarakat maupun pemerintah harus bersinergi menciptakan iklim yang layak terhadap pekerja migran asal Indonesia. Apabila program BP2MI didukung banyak pihak, ia yakin pekerja maupun calon pekerja di luar negeri akan memberi positif ke depannya. 

"Ini kan baru dua Kementerian yang terlibat. Coba Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Sosial bergabung, wah itu lebih bagus lagi," tutupnya. (jpc) 

Editor : izak-Indra Zakaria