Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Saat tahapan pemilu telah berjalan, dia menggulirkan usulan penundaan pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Rabu (12/7) lalu. Pernyataan tersebut lantas dirilis dalam keterangan tertulisnya kemarin (13/7).
Jika merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan kesepakatan bersama, pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November. Atau sekitar sebulan setelah pelantikan presiden hasil Pemilu 2024.
Bagja mengatakan, pelaksanaan pilkada yang beririsan dengan Pemilu 2024 memunculkan banyak kerawanan. Sebab, tahapan pilkada berbarengan dengan tahapan pemilu. Bahkan, pemungutan suara hanya sebulan pasca pelantikan presiden.
"Pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujarnya.
Dari aspek keamanan, rentetan waktu tersebut sangat rawan. "Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada)," imbuhnya.
Di sisi lain, pilkada serentak juga punya tantangan keamanan. Sebelumnya, lanjut Bagja, pengamanan pilkada dilakukan secara kolektif. Dia mencontohkan, saat ada gangguan keamanan di pilkada Makassar, ada pengerahan dari aparat di daerah sekitarnya. "Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ungkap sarjana hukum dari Universitas Indonesia itu.
Pengamat politik Yusfitriadi menilai, usulan ketua Bawaslu itu sangat aneh. Sebab, rencana tersebut sudah diketahui sejak lama. "Kenapa baru ngomong hari ini? Jadi, semua beririsan sudah diketahui dari awal," ujarnya dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta.
Bagi dia, alasan yang disampaikan cukup aneh. Sebab, semua kemungkinan sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari. Lagi pula, jika ada yang keberatan, semestinya KPU yang memegang aspek teknis.
Yus justru khawatir jika usulan tersebut berasal dari kelompok tertentu. Dari perspektif politik, terlalu dekatnya pilkada dengan pelantikan tidak menguntungkan bagi presiden terpilih karena berjarak satu bulan. "Presiden belum bisa mengondisikan pilkada," tuturnya.
Koordinator Komite Pemilih (TePi) Jeirry Sumampow menambahkan, persoalan tersebut tidak sederhana. Sebab, bulan pelaksanaan Pilkada 2024 diatur dalam UU Pilkada. Imbasnya, perubahan harus dilakukan melalui revisi UU Pilkada. ’’Atau harus lewat perppu,’’ terangnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan komentar soal wacana tersebut. (far/c17/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria