JAKARTA – Penggunaan isu politik identitas sempat menjadi kekhawatiran menyambut pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, dari pantauan Kementerian Agama (Kemenag), kekhawatiran itu tidak terjadi. Baik dalam pelaksanaan pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.
’’Tidak ada hal signifikan. Politik identitas tidak terjadi,’’ kata Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo di sela paparan persiapan Rakornas Penguatan Moderasi Beragama Balitbangdiklat Kemenag di Jakarta (4/3).
Dia menjelaskan, sejak jauh-jauh hari Kemenag menyusun strategi untuk mencegah adanya politik identitas dalam Pemilu 2024. Menag Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan imbauan, kemudian diikuti dengan keluarnya surat edaran berisi imbauan dari Ditjen Bimas Islam dan bimas-bimas agama lainnya.
Wibowo mencontohkan, menjelang hari pencoblosan, Ditjen Bimas Islam Kemenag mengeluarkan surat edaran terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam salat Jumat terakhir menjelang Pemilu 2024. Salah satu pesannya adalah materi khotbah membawa pesan yang menyejukkan.
Langkah Ditjen Bimas Islam Kemenag itu juga diikuti Ditjen Bimas agama lainnya di Kemenag. Tujuan utamanya adalah mendorong pesta demokrasi berjalan aman dan meminimalkan adanya penggunaan politik identitas. Sampai akhirnya, masyarakat kali ini disuguhi adu gagasan dari semua kontestan.
Wibowo mengakui, dinamika-dinamika dalam pemilu tentu ada, tetapi tidak seperti Pemilu 2019. Pada saat itu politik identitas begitu kental.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balitbangdiklat Kemenag Suyitno menceritakan, sejak 2022 pihaknya diwanti-wanti Menag Yaqut untuk menyusun strategi melawan politik identitas. ’’Kemudian pada 2023 kami membuat outlook. Salah satu kata kuncinya adalah bagaimana menekan (potensi) politik identitas,’’ katanya.
Balitbangdiklat Kemenag kemudian menyusun pemetaan potensi politik identitas berupa isu agama ditunggangi kepentingan politik praktis. Pemetaan itu penting karena beberapa layanan dan aset yang dimiliki Kemenag bisa berpotensi digunakan untuk kepentingan yang tidak linier dengan program kerja utama Kemenag. (wan/c7/ttg)
Editor : Indra Zakaria