BALI–BPJS Kesehatan memiliki banyak tantangan. Meski sudah surplus dan memiliki aset untuk membayarkan klaim sampai 5 bulan, ada potensi defisit tahun berjalan. Selain itu, karena memiliki data yang besar, maka keamanan data menjadi sorotan. Menurut ada dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), inflasi biaya medis mencapai 13 persen pada 2023.
Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa inflasi di sektor kesehatan memang selalu lebih tinggi daripada inflasi umum. Ini terkait dengan inovasi yang terus berkembang di dunia medis. “Misal punya uang Rp 300 juta untuk beli obat tahun ini, nilainya akan berbeda dengan Rp 300 juta untuk tahun depan,” ungkap Ghufron (6/3). Tahun ini, menurut Ghufron, ada potensi defisit tahun berjalan. Angkanya sekitar Rp 16 triliun. Potensi defisit ini karena pengguna BPJS Kesehatan makin banyak. “Kepercayaan masyarakat meningkat tajam dari yang sebelumnya tidak mau pakai BPJS Kesehatan, sekarang mau pakai,” bebernya.
Apakah ini artinya perlu kenaikan iuran? Ghufron menyebut lebih senang jika iuran naik. Sebab ini akan menghindari defisit. Selain itu dapat menjaga pembayaran klaim ke rumah sakit tepat waktu dan membayar tenaga medis lebih baik. Dia juga sempat ditanya Presiden Joko Widodo apakah iuran BPJS Kesehatan perlu naik. Sebenarnya evaluasi iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap dua tahun sekali. Namun, iuran BPJS Kesehatan terakhir naik pada 2020. “Ini menyangkut kebijakan, tidak bisa ditetapkan oleh BPJS Kesehatan tapi presiden,” bebernya pada acara The 17th ISSA International Conference on Information and Communications Technology in Social Security kemarin.
BPJS Kesehatan memiliki data yang cukup besar. Ini karena kepesertaan BPJS Kesehatan sudah mencapai 267.784.196 orang. Kemampuan BPJS Kesehatan untuk mengelola keuangan dan data peserta menurut Ghufron mendapat apresiasi internasional. “Hampir tidak ada yang mengalahkan jumlah data BPJS yang besar. Jumlah fasilitas kesehatannya yang lebih dari 3.000 dan perilakunya bisa dimonitor,” ujarnya. Apresiasi itu salah satunya dengan dipercaya menjadi penyelenggara The 17th ISSA International Conference on Information and Communications Technology in Social Security (ICT 2024). International Social Security Association (ISSA) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan institusi dan pengelola jaminan sosial.
Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno kemarin menyatakan bahwa acara internasional ini perlu untuk memublikasikan pencapaian Indonesia dalam pengelolaan jaminan kesehatan nasional. “Ini untuk menunjukkan bahwa kita advance,” ungkapnya. Presiden International Social Security Association Mohammad Azman mengapresiasi capaian BPJS Kesehatan. Indonesia memiliki penduduk yang banyak dan geografis yang luas. Dia menuturkan berbagai tantangan kemajuan teknologi dengan jaminan sosial secara internasional. Untuk itu, Azman menyebut, perlu adanya keamanan data. “Perlu menyisihkan uang untuk investasi keamanan data,” bebernya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar yang hadir pada acara yang sama juga memberikan apresiasi karena BPJS Kesehatan mampu keluar dari masa defisit. Saat itu yang menjadi fokus OJK adalah memperbaiki kebijakan, manajemen risiko, dan pengelolaan yang tidak prudent. “Terakhir sudah menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan bahwa sudah ada pengelolaan, kebijakan, dan manajemen risiko yang sesuai,” ungkapnya. (lyn/jpg/riz/k8)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos