JAKARTA–Anwar Usman, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga ipar Presiden Joko Widodo, akan kembali berhadapan dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Jumat (15/3), majelis telah menggelar sidang pendahuluan terkait laporan yang diajukan advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Sidang tertutup yang dimulai pukul 08.30 itu dipimpin langsung Ketua MKMK Dewa Gede Palguna. Agenda sidang adalah memeriksa laporan yang diajukan advokat Zico.
’’Agendanya mendengarkan laporan yang saya bacakan. Agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan terlapor,’’ kata Zico. Dalam sidang kemarin, Zico diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli dalam persidangan berikutnya. Namun, dia menolaknya. Menurutnya, pihaknya tidak perlu menghadirkan ahli. Selain itu, kata Zico, pihaknya ingin persidangan dilakukan secara cepat, sehingga segera menghasilkan putusan. Karena setelah ini, MK sibuk dengan sidang sengketa hasil Pemilu 2024 yang akan diputuskan pada 20 Maret mendatang.
’’(Targetnya) sebelum sengketa pemilu, sudah diputuskan dengan cepat. Karena laporan saya itu cukup to the point gitu,’’ bebernya. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menjelaskan, tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan digelar secara tertutup. Hal itu sesuai dengan Peraturan MK. ’’Peraturan MK seperti itu. Semuanya tertutup,’’ paparnya. Beda ketika Jimly Asshiddiqie menjadi ketua MKMK, sidang dilakukan secara terbuka. Menurut Palguna, persidangan yang dilakukan secara terbuka. Saat itu, kata Palguna, ada perhatian publik yang sangat besar terhadap kasus tersebut, sehingga mengharuskan sidang MKMK dilakukan secara terbuka.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 7 November 2023. Putusan tersebut diambil setelah Anwar Usman dinilai terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim MK terkait putusan perkara batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Amar putusan MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai Sapta Karsa Hutama. Yaitu prinsip tidak berpihak, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan serta kesopanan.
Selain itu, Anwar Usman juga dijatuhi sanksi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim yang bersangkutan sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar Usman juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota yang berpotensi timbulnya benturan kepentingan. (lum/bay/jpg/riz2/k8)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos