BALIKPAPAN-Pembangunan Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menjadi prioritas. BMKG pun memutuskan membangun kantor di Pulau Bali. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya sebenarnya telah merencanakan pindah dan membangun kantor di IKN. Akan tetapi, setelah berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, BMKG pusat belum siap untuk dipindahkan ke IKN.
Padahal, fasilitas itu sebagai bagian dari Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) atau sistem peringatan dini bencana tsunami untuk kebutuhan 20 tahun ke depan. “Kenapa di Bali, karena waktu dirancang tahun 2006, yang diperlukan selain kondisi tanahnya saat itu memang lebih bagus dari yang di Kemayoran (Jakarta). Tetapi untuk jaringan komunikasi di tahun 2006 itu yang paling siap. Selain Jakarta. Karena yang penting peringatan dini itu adalah sistem komunikasi. Saat itu yang setelah dievaluasi, ternyata yang paling tepat adalah di Bali. Dibandingkan wilayah lain. Dan harus beda pulau. Misalnya di Surabaya pun bisa. Tapi kan masih Pulau Jawa. Jadi itu di Bali,” jabar Dwikorita.
Pembangunan Kantor BMKG di luar Jakarta ini, sebut dia, sebagai langkah antisipasi apabila terjadinya gempa bumi berdaya besar atau megathrust melanda Kantor BMKG di Jakarta, dan membuat sistem informasi menjadi lumpuh. Sehingga, informasi sistem peringatan dini gempa dan tsunami bisa diambil alih Kantor BMKG di Bali. “Jadi, memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun, kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN. Tetapi karena menunggu waktu, masih belum jelas. Sehingga, anggaran itu harus segera dibangun saat ini. Karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu. Sementara IKN-nya belum siap. Jangan gempa dulu, itu tidak bisa,” katanya.
Dia menerangkan, sementara menunggu lokasi Kantor BMKG di IKN siap, pihaknya juga menyiapkan perencanaan untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa bumi. “Jadi kami mohon maaf sekali, terpaksa. Karena yang kami cemaskan kalau megathrust terjadi sewaktu-waktu, BMKG harus siap. Itu poinnya. Kalau BMKG saja enggak siap, bagaimana rakyat Indonesia. Dengan pembangunan gedung itu, insyaallah semoga menjadi solusi,” jelas perempuan berkerudung ini. Pada bagian lain, aktivitas masyarakat di wilayah Kepulauan Bawean berangsur normal pascagempa bermagnitudo 6,5 pada Jumat lalu (22/3).
Gempa tersebut terasa di wilayah yang cukup jauh dari pusat gempa, seperti Solo, Jogjakarta, Sampit, Banjarmasin, Balikpapan, dan Martapura.
Pemkab Gresik pun menetapkan status tanggap darurat selama satu Minggu. "Selama itu, seluruh kebutuhan dasar maupun logistik para pengungsi akan terus kami suplai," ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat meninjau posko pengungsian di Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura, Gresik, kemarin (24/3).
Alumnus Akmil 1989 itu menegaskan, seluruh kebutuhan kedaruratan akan dipenuhi. Demikian halnya dengan sukarelawan yang terdiri atas unsur medis, psikolog, dan tim tanggap darurat lainnya. "Semuanya sudah siap dan dalam perjalanan, sebagian lainnya juga sudah sampai. Kendala hanya akses lokasi yang cukup jauh," terangnya.
Data yang dihimpun BPBD Gresik pada Sabtu (23/3), setidaknya terdapat 2.430 rumah mengalami rusak ringan, 1.008 rumah rusak sedang, dan 647 rumah rusak berat. Masing-masing tersebar di wilayah Kecamatan Tambak dan Sangkapura. "Berdasarkan pengalaman penanganan kebencanaan di tempat lain, jumlahnya bisa terus bertambah. Sehingga, saat ini tim akan terus bergerak melakukan update data," bebernya.
Pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran untuk ganti kerugian sesuai kategori kerusakan. Mulai dari Rp 60 juta untuk rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, hingga Rp 15 juta untuk rusak ringan. "Begitu pula untuk perbaikan sektor fasilitas umum dan layanan publik. Nantinya akan terus dimatangkan oleh pemerintah daerah," bebernya. Tahapan tersebut setidaknya bisa berjalan setelah masa tanggap darurat selesai.
"Per hari ini (kemarin, Red) sudah terjadi 229 kali gempa susulan dan skalanya terus mengecil. Namun, yang penting untuk dipahami bahwa tidak ada potensi tsunami. Hasil dari berbagai analisis, teknologi, dan ilmu pengetahuan BMKG," terangnya.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono memaparkan, proses perbaikan segera dilakukan. "Sektor mana saja yang tidak tersentuh oleh anggaran dari pusat akan kami cover. Baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Gresik," terangnya.
Dia juga memastikan layanan publik akan terus berjalan. Khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Demikian pula persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri. "Kami akan menyiapkan program mudik gratis. Termasuk penambahan armada di wilayah kepulauan. Salah satunya tentu bagi masyarakat Bawean," tandasnya. (yog/jpg/riz/k15)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : Indra Zakaria