Untuk menjaga agar pangan yang beredar di masyarakat aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengintensifkan pengawasan. ’’Sejak 4 Maret 2024, petugas BPOM di 76 unit pelaksana teknis terjun ke lapangan melakukan pemeriksaan bersama lintas sektor terkait dan masyarakat,” kata Plt Kepala BPOM Rizka Andalusia. Dia menambahkan, agenda pengawasan berlangsung hingga seminggu setelah Idul Fitri.
’’Pemeriksaan telah menyasar 2.208 sarana. Terdiri atas 920 ritel modern, 867 ritel tradisional, 386 gudang distributor, 28 gudang importir, dan tujuh gudang e-commerce,” tutur Rizka. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 628 sarana yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan. Total barangnya sebanyak 188.640 unit dengan nilai diperkirakan lebih dari Rp 2,2 miliar.
Rizka menyebut, berdasar hasil pengawasan, terjadi penurunan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Penurunan mencapai 13,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu ada 723 sarana yang menjual produk tidak memenuhi ketentuan. ’’Penurunan ini sejalan dengan upaya penguatan post-market yang dilakukan BPOM melalui pembinaan kepada pelaku usaha terkait penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik,” bebernya.
Rizka mengungkapkan, jenis temuan terbesar adalah pangan tanpa izin edar (TIE), yakni 49,03 persen. ’’Produk ini banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Tarakan, Pekanbaru, Palopo, Banda Aceh, dan DKI Jakarta,” katanya. Produk TIE ini berupa cokelat olahan, bumbu, permen, minuman serbuk, dan biskuit.
Produk TIE impor banyak ditemukan di wilayah perbatasan negara seperti Tarakan, Pekanbaru, dan Banda Aceh. ’’Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat jalur ilegal dan dibutuhkan pengawasan lintas sektor yang lebih intensif,” tuturnya.
Produk TIE impor juga banyak ditemukan di wilayah yang banyak warga negara asing (WNA). Misalnya di Jakarta dan Palopo. Sebab, di dua daerah tersebut, demand atau permintaan WNA terhadap produk tersebut cukup tinggi.
Ada juga produk kedaluwarsa (31,89 persen) atau 60.151 buah. Ini ditemukan di wilayah kerja UPT Manado, Palopo, Belu, Kupang, dan Ende. Produk kedaluwarsa berupa jeli, minuman serbuk, bumbu, bahan tambahan pangan (BTP), dan mi. ’’Untuk temuan pangan rusak sebesar 19 persen atau 36.006 buah. Banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Semarang, Pangkal Pinang, Belu, Sofifi, dan Palopo,” imbuhnya. Produk pangan rusak ini berupa ikan olahan dalam kaleng, mi, produk kental manis, krimer, susu UHT atau steril, dan bahan tambahan pangan.
Rizka menekankan BPOM telah menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan menginstruksikan pengembalian produk kepada supplier serta pemusnahan produk rusak dan kedaluwarsa. ’’Selain pengawasan ke sarana secara langsung, BPOM juga melakukan pengawasan online melalui patroli siber,” katanya.
Temuan BPOM, ada 17.586 tautan yang menjual produk TIE pada platform e-commerce dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 31 miliar. BPOM telah berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan konten terhadap tautan yang teridentifikasi menjual produk TIE.
Sementara itu, untuk pengawasan terhadap pangan jajanan buka puasa (takjil), BPOM melakukan sampling dan pengujian cepat di 1.057 lokasi. Di lokasi tersebut terdapat total 3.749 pedagang. Pengujian dilakukan terhadap kemungkinan kandungan bahan dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna. ’’Dari 9.262 sampel yang diperiksa, sebanyak 102 sampel mengandung bahan yang dilarang,” katanya.
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Jawapos