JAKARTA – Pemerintah diminta segera mengukur kemampuan fiskal dalam menghadapi risiko akibat dinamika ekonomi yang tengah terjadi. Salah satu faktor penting yang perlu menjadi perhatian Jokowi di akhir masa jabatannya serta bagi presiden baru adalah subsidi serta impor migas (minyak dan gas).
Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Yukki Nugrahawan Hanafi menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi domestik. ”Pemerintah perlu memastikan geliat konsumsi domestik terus bertumbuh,” ujarnya di Jakarta (30/4).
Yukki mengakui, pemerintah telah berupaya menggenjot konsumsi domestik melalui penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pengeluaran perlindungan sosial di awal tahun ini. Meski demikian, dia mengingatkan, dari penerimaan, negara juga akan menghadapi berbagai tantangan. Penyebabnya, harga komoditas global pada tahun ini tidak sebesar pada 2020–2022. ”Hal itu tentu memengaruhi penerimaan negara,” bebernya.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menuturkan, pemerintah harus memperhatikan beban subsidi energi. ”Ada tiga indikator yang akan muncul dari situasi global saat ini,” katanya.
Pertama adalah harga pangan. Khususnya harga beras yang berpotensi naik dan saat ini mulai terjadi. Kedua adalah harga energi dan ketiga adalah nilai tukar (kurs). ”Karena Jepang juga berencana keluar dari suku bunga negatif. Ia ingin me-reverse kebijakan yang sudah hampir dua dekade. Tiga faktor itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi di depan, khususnya saat ini di 2024,” paparnya.
Berkaitan dengan energi, Yanuar mengungkapkan bahwa potensi kenaikan harga tidak hanya bersumber dari geopolitik, tetapi juga dari perpolitikan di Amerika Serikat (AS). ”Setiap Amerika Serikat mau pemilihan umum karena donatur terbesar politik adalah perusahaan oil and gas, biasanya harga minyak itu naik,” terangnya.
Kenaikan harga energi akan memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia sehingga perlu diantisipasi dengan baik. Sebab, pada satu sisi, Indonesia masih mengimpor minyak dalam jumlah banyak, baik minyak mentah maupun BBM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan impor minyak masih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebab, produksi nasional hanya 600 ribu barel per hari. Impor mencapai 840 ribu barel per hari. Perinciannya, 600 ribu barel dalam bentuk BBM dan 240 ribu barel minyak mentah.
Selain faktor volume impor, pada saat yang sama, pemerintah masih harus memikirkan biaya subsidi, khususnya subsidi BBM, untuk masyarakat. ”Dengan segala situasi yang terjadi, pemerintahan baru nanti perlu menilai sanggup atau tidak terus memberikan belanja fiskalnya di tengah dunia yang lagi kayak begini. Kalau kemarin bisa memberikan berbagai subsidi, saat ini geopolitiknya semakin meruncing, semakin ke arah penyempitan-penyempitan ruang fiskal yang tertutup,” jelasnya. (agf/c14/dio)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos