Prokal.co - JAKARTA-Agenda sidang pembuktian digunakan para pemohon untuk menguatkan dalil permohonan.
Pada hari pertama Senin (27/5), pemohon menghadirkan saksi fakta kecurangan kepala desa hingga saksi ahli mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto.
Aswanto dihadirkan PAN yang bersengketa dengan Golkar dan PKS di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI pada perkara 92 dan 74.
Di situ, PAN mendalilkan adanya pengurangan suara. Di sisi lain, terjadi penambahan suara untuk Golkar dan PKS.
Dalam pernyataannya, Aswanto menyebut, menggelembungkan atau mengurangi perolehan suara merupakan kejahatan pemilu.
Tindakan itu tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas agar tidak berulang pada pemilu yang akan datang. “Membiarkan kejahatan pemilu dengan tidak menghukum pelakunya juga merupakan kejahatan,” ujarnya.
Pendapat itu memperkuat pemaparan saksi fakta PAN Agus Sudarto. Dia menjelaskan, keberatan PAN disampaikan sejak rekapitulasi.
Keberatan khususnya diajukannya terhadap hasil suara di semua kecamatan di Kota Bekasi. “Alasannya, berdasar temuan saksi di lapangan, terjadi selisih C1 hasil salinan dan rekapitulasi hasil akhir pada tingkat kecamatan di Kota Bekasi,” terang Agus.
Dalam sidang PHPU pileg kemarin, 18 perkara lainnya disidangkan. Mayoritas didominasi kasus di level DPRD. (far/JPG/rom/k15)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos