Prokal.co - TEKNIS pelaksanaan Tapera didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 21/2004 yang menggantikan PP 25/2020. Undang-Undang Tapera lahir pada 2016.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menambahkan, dalam rentang sampai 2027 itu, pemerintah akan menyosialisasikan Tapera dengan baik kepada masyarakat.
Selain itu, terus memperkuat pengawasan pengelolaan dana masyarakat di BP Tapera.
Dia memahami ada kekhawatiran di masyarakat, jangan-jangan terulang kasus seperti di Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nama lama Tentara Nasional Indonesia.
Kasus korupsi pengelolaan Asabri merugikan negara sampai Rp 22,7 triliun. Moeldoko mengatakan, ketika kasus penyelewengan investasi di Asabri mencuat, dirinya menjabat panglima TNI.
’’(Saat kasus) Asabri waktu itu saya jadi panglima TNI. Saya sentuh saja tidak bisa. Menempatkan orang saja juga tidak bisa,’’ katanya.
Dengan kata lain, meski sebagai panglima TNI, dia tidak bisa ikut campur dan mengetahui investasi dana di Asabri.
’’Sedangkan di Tapera, nanti yang duduk sebagai komite adalah beberapa menteri, termasuk komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga pengawasannya lebih kuat,” kata Moeldoko.
Mengutip laman resmi BP Tapera, anggota komite Tapera terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan anggota Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi. (jpg/riz)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos