“Tentu pernyataan ini adalah bentuk ancaman pembatasan kebebasan akademik bagi ASN di PTN,” tegas dosen di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) ini.
Ia menegaskan setiap warga negara dijamin oleh konstitusi dalam menyampaikan pendapatnya, termasuk kalangan ASN di PTN.
Perlu dicatat, tegas Herdiansyah, bahwa habitat ASN di PTN adalah kritik. Sama seperti non-ASN dan yang di PTS. Tanpa kritik, pengetahuan tidak akan berkembangan dan berdialektika. Mengharamkan kritik sama dengan menolak peradaban.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa sumber upah ASN diambil dari pajak-pajak rakyat. Oleh karena itu, ketaatan ASN bukan kepada pimpinannya, bukan pula pada Presiden sekalipun.
“Ketaatan ASN adalah kepada pembayar upahnya, yakni kepada seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Berikut adalah pernyataan sikap Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) merespons pernyataan Rektor Unair:
- Mengecam pernyataan Rektor Universitas Airlangga tersebut, sebab merupakan bentuk nyata dari pembatasan kebebasan akademik khususnya bagi ASN di PTN.
- Meminta agar negara hadir dan memastikan kebebasan akademik bagi ASN di PTN.
- Meminta kepada seluruh ASN di PTN untuk terus bersolidaritas. Sebab hanya dengan bersolidaritaslah kita bisa menjadi jauh lebih kuat menghadapi segala ancaman terhadap kebebasan akademik kita.
“Semoga dapat menjadi perhatian semua pihak, khususnya bagi Rektor Unair untuk tidak memberangus ruang kebebasan akademisi,” pungkas Herdiansyah.
Sekadar pengingat, dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso (Prof BUS) lantang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing. Diduga, karena pernyataannya tersebut, ia dipecat dari jabatannya.
Pasca mengembalikan jabatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, Rektor Universitas Airlangga mengingatkan tentang etika berpendapat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). (jid)