Sehingga potensi kecurangan menggunakan peserta dari provinsi yang beda dapat ditekan. Sebelum ada integrasi data kependudukan itu, bisa menggunakan peserta dari provinsi lain.
”Jadi (dengan integrasi data Dukcapil) kita bisa memastikan peserta yang hadir di MTQN ini, benar-benar dari provinsi itu,” kata Wibowo Prasetyo di kantor Kemenag pada Senin (2/9).
Dengan integrasi data tersebut, Kemenag menutup kesempatan adanya praktik joki peserta MTQN. Selain itu dengan integrasi data tersebut, memudahkan verifikasi segala dokumen-dokumen peserta.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penerangan Agama Islam (Penais) Kemenag Ahmad Zayadi mengatakan, pemanfaatan ekosistem digital juga pada scoring atau penilaian. Mulai tahun ini scoring dari dewan juri muncul secara real time. Sehingga mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam penilaian. Peserta dapat mengetahui secara langsung nilai yang didapatkan.
Selain itu, Zayadi mengatakan, salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan MTQN adalah penjurian. Sehingga Kemenag berupaya menghadirkan penjurian yang objektif.
”Dewan juri akan didampingi Dewan Pengawas,” terang Ahmad Zayadi.
Zayadi menambahkan, inovasi itu bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan MTQN. Tahun ini, adalah pertama kali MTQN diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi digital.
”Untuk itu para dewan juri juga dibekali dengan literasi digital. Sehingga para dewan juri nanti bisa memanfaatkan sejumlah layanan digital dalam pelaksanaan MTQN,” papar Ahmad Zayadi.