Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025 bikin resah semua pihak.
Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan dan pemangkasan anggaran hingga Rp256,1 triliun di Kementerian dan Lembaga.
Selain itu, jumlah Transfer ke Daerah (TKD) juga turut kena pangkas hingga sebesar Rp50,59 triliun. Inpres tersebut berdampak luas dan bikin resah, tak terkecuali para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia.
Para PNS resah karena Inpres tersebut bisa berdampak terhadap adanya penghapusan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pada 2025.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan respon. Yakni, dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : S-37/MK.02/2025 ke seluruh Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga Negara. Dan, diakui memang ada penghematan pos belanja antara 10 persen hingga 90 persen.
Namun, dari sekian banyak pos anggaran yang dipangkas, tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.
Bahkan, Sri Mulyani sendiri yang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 terkait Transfer ke Daerah. Yakni, Kemenkeu sendiri yang menentukan langsung penganggaran belanja pegawai, termasuk gaji PNS dan PPPK di daerah.
Dengan adanya penetapan dari Kemenkeu tersebut, menjadi bukti bahwa isu bakal dihapusnya THR dan Gaji ke-13 PNS adalah tidak benar. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos