Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo alias Deddy Corbuzier menjadi perhatian publik setelah melontarkan pernyataan yang membela hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pembelaan itu disampaikan Deddy, mengingat dirinya merupakan staf khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
Deddy membela rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang membahas revisi UU TNI secara diam-diam di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Sabtu (15/3). Pembelaan itu dilontarkan, setelah adanya aksi protes dari Koalisi Masyarakat Sipil, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
"Saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus menteri pertahanan di video ini. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar dimana-mana, kemarin rapat panja revisi undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu," kata Deddy sambil melontarkan pernyataan, dalam akun media sosial Instagram @dc.kemhan.
Deddy yang mengenakan kaos putih dan berkacamata itu menyebut bahwa pembahasan revisi UU TNI diganggu oleh sekelompok orang tidak dikenal.
"Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa," cetus Deddy.
Namun, ternyata Deddy yang saat ini bagian dari penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak awal menjabat sebagai stafsus Menhan. Padahal, Deddy telah dilantik menjadi stafsus Menhan sejak 11 Februari 2025.
Penyerahan LHKPN itu seharusnya disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Deddy mempunyai waktu tiga bulan setelah dilantik untuk menyetorkan LHKPN ke KPK.
"Dari data base KPK, yang bersangkutan belum menyampaikan LHKPN-nya," kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo dikonfirmasi, Selasa (18/3). Budi mengingatkan Deddy Corbuzier untuk bisa menyerahkam LHKPN ke KPK. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi di kementerian/lembaga. "Adapun batas waktu pelaporannya 3 bulan pascadilantik pada jabatan tersebut," pungkasnya. (*)
Sumber : Jawapos