Perwakilan Gerakan Suara Ibu Indonesia Ririn Sefsani meminta para orang tua khususnya kaum ibu tidak melarang anak mereka untuk mengikuti aksi penolakan terhadap pengesahan revisi UU TNI. Menurutnya, para ibu sebaiknya mendukung dan mendoakan mereka.
"Dan untuk ibu, untuk nenek, untuk kakak, untuk bapak termasuk dimana pun berada yang punya anak-anak mahasiswa, yang pelajar SMA, yang mereka tidak diam dengan turun ke jalan, doakan mereka dan support lah mereka untuk aksi," ujar Ririn di depan Gedung Sarinah, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat (28/3).
Menurut Ririn, jika kondisi Indonesia saat ini terus dibiarkan, anak-anak mereka juga tidak akan mendapatkan masa depan yang baik alias suram. Untuk itu, sebaiknya orang tua mendukung dan mendoakan anak-anak mereka dalam menggelar demonstrasi.
"Karena kalau kita membiarkan apa yang terjadi hari ini, anak-anakmu tidak memiliki masa depan yang lebih baik di sebuah negeri yang represif, di mana wajahnya adalah wajah anti-demokrasi, yang wajahnya adalah oligarki, yang wajahnya adalah militerisme," terangnya.
"Tidak ada negara maju yang mengedepankan kekuatan militer, kecuali negara yang memang dengan sengaja membodohi rakyatnya," sambungnya. Ia mengaku telah banyak menemui para ibu yang mendukung dan mendoakan anak mereka untuk aksi tolak UU TNI. Ririn menceritakan bagaimana seorang mahasiswa mengatakan bahwa ibunya teringat situasi 1998 dan memeluk serta mendoakan anaknya sebelum berangkat aksi.
"Waktu kami aksi di depan sana ada Fateh dari salah seorang Ketua BEM Universitas di Jakarta mengatakan begini, mama saya bilang, hari ini seperti 98, Mama saya memeluk saya dan mendoakan Hati-hati nak, tapi teruslah melawan, jangan diam," ucapnya.
Ririn menyatakan tidak ingin Indonesia menjadi rezim militer. Aparat bertindak represif, membatasi ruang demokrasi dan aspirasi rakyat dibungkam. Menurutnya, tanda-tanda bangkitnya militerisme di Indonesia sudah semakin jelas. Salah satunya adalah upaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI.
Ririn juga mengutuk keras tindakan para politikus di DPR RI yang mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 silam. Hal itu membuktikan bahwa DPR bukan lagi perwakilan rakyat, tapi perwakilan penguasa.
"Contoh paling sederhana apa, sudah pasti bahwa rakyat menolak kembalinya dwifungsi ABRI (TNI), tetapi mereka mengembalikan fungsi itu. Dan kalau ada kemungkinan sebentar lagi juga akan ada dwifungsi Polri," terangnya.(*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Jawapos