Langkah pemerintah Indonesia mengirim delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan tarif balasan sebesar 32 persen dinilai tak cukup kuat.
Bahkan, langkah itu dianggap terlambat dan penuh kejanggalan oleh sejumlah pengamat. Salah satu sorotan tajam datang dari Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho.
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah nyaris dua tahun tanpa Duta Besar (Dubes) di AS, kondisi yang menurutnya mencerminkan pengabaian serius dalam hubungan diplomatik dengan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. "Kita tidak punya ya Dubes yang kita taruh di Washington, itu sudah hampir dua tahun," tegas Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025).
Kekosongan itu terjadi sejak Rosan Roeslani mundur dari posisi Dubes pada 17 Juli 2023, setelah diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu, posisi strategis tersebut tidak kunjung diisi ulang.
"Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap AS sebagai mitra dagang yang strategis. Ini bentuk pengabaian," lanjut Andry. Padahal, kata dia, ekspor Indonesia ke AS menyumbang surplus yang besar, terutama dari komoditas industri padat karya seperti perlengkapan elektronik, pakaian, aksesoris rajutan, dan alas kaki.
Produk-produk ini kini terancam sulit masuk pasar AS karena tarif impor yang dikenakan Presiden Donald Trump.
Investor Bisa Kabur, Pemerintah Dinilai Tak Punya Pendirian
Andry bahkan mewanti-wanti potensi dampak ke pasar finansial dalam negeri jika pemerintah terus dianggap lamban dan tidak tegas dalam merespons kebijakan perdagangan dari luar.
"Nanti kita bisa lihat, IHSG bisa jatuh ketika pembukaan pasar. Investor kehilangan rasa percaya," ujarnya. "Kita tahu banyak produk padat karya yang akan terpukul. Ini menyentuh langsung sektor yang menyerap banyak tenaga kerja," tambahnya.
Lebih dari itu, Andry meragukan efektivitas negosiasi delegasi Indonesia jika landasan diplomatiknya sendiri rapuh. Ia menyebut bahwa tanpa perwakilan tetap dan kuat di Washington, Indonesia tak punya posisi tawar yang cukup di mata AS.
"Tidak ada kata lain selain bahwa pemerintah telah abai. Ini bukan sekadar diplomasi, ini menyangkut kepercayaan pasar," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan akan terus melakukan komunikasi intensif dengan pihak AS.
Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung terkait tarif 32 persen yang dikenakan pada produk-produk dari Indonesia. Namun Andry menyebut, langkah itu seperti tambal sulam jika tidak dibarengi dengan kehadiran diplomatik yang solid dan perencanaan jangka panjang. "Kalau tidak ada utusan resmi di sana, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan kuat? Ini bukan kunjungan biasa, ini soal masa depan ekonomi," pungkasnya. ***
Editor : Indra ZakariaSumber : jawapos.com