JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Mandailing Natal, Sumut, seret sejumlah pejabat, termasuk Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, terkait dugaan kasus korupsi.
Menteri PUPR Dody Hanggodo siap evaluasi total jajaran jika sudah dapat restu Presiden Prabowo, demi perbaikan kinerja dan tata kelola kementerian. Dody tegaskan jika dapat restu Presiden, ia akan evaluasi total pejabat eselon 1–3 hingga pembuat komitmen demi perbaikan birokrasi.
Dody tegaskan evaluasi bukan ultimatum, tapi langkah tepat waktu. Ia akui perombakan di kementerian harus seizin Presiden sesuai prosedur yang berlaku.
“Bukan ultimatum lah, mungkin udah beberapa bulan sudah seharusnya evaluasi. Tapi kan melakukan evaluasi harus ada restu dari Presiden,” ujar Dody. KPK tetapkan 5 tersangka kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut, terkait pembangunan infrastruktur daerah.
Selain Topan Obaja Putra Ginting (TOP), empat nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Rasuli Efendi Siregar (RES), Heliyanto (HEL), Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan M. Rayhan Dulasmi (RAY).
Kelima tersangka langsung mengenakan rompi oranye usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap proyek infrastruktur jalan yang memiliki nilai hingga Rp231 miliar (*)
Editor : Indra Zakaria