Kontroversi pernyataan Bupati Pati, Sudewo, yang menantang warganya untuk mengerahkan 50 ribu pendemo akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, menyulut polemik nasional. Dalam video yang viral di media sosial, Sudewo menegaskan tidak akan mengubah kebijakan meskipun terjadi penolakan besar-besaran.
Sikap ini memicu reaksi keras masyarakat, termasuk para pengamat dan akademisi, karena mencerminkan mentalitas pejabat publik yang enggan mendengar aspirasi rakyat. Kejadian ini menjadi cermin nyata dari persoalan lebih besar: krisis mentalitas birokrasi dan erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Peneliti dari berbagai negara telah lama mengingatkan tentang bahayanya perilaku pejabat yang tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Public Administration, Governance and Globalization (2013), Ishtiaq Jamil dan Stein Askvik menekankan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi politik. Studi perbandingan mereka di Bangladesh dan Nepal menunjukkan bahwa ketidakpercayaan warga terhadap pejabat dapat mengarah pada krisis rezim dan hilangnya legitimasi kekuasaan. Insiden di Pati, di mana pejabat daerah bersikap konfrontatif terhadap warganya sendiri, menjadi manifestasi langsung dari fenomena yang digambarkan Jamil dan Askvik.
Sejalan dengan itu, M.S. Sindane dalam jurnal Governance and Public Management (2011) mengingatkan bahwa pejabat publik kerap kali menafsirkan kepentingan publik secara bias, menyesuaikannya dengan tekanan kelompok tertentu atau bahkan kepentingan pribadi. Ketika akuntabilitas lemah dan pengawasan publik tak berjalan efektif, ruang penyimpangan kebijakan terbuka lebar. Keputusan Bupati Pati yang menaikkan pajak tanpa transparansi dan dialog publik memperlihatkan minimnya akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan strategis.
Lebih lanjut, Eyal Zamir dan Raanan Sulitzeanu-Kenan dalam Public Administration Review (2018) menyoroti melalui teori Public Choice bahwa pejabat publik adalah aktor rasional yang sering kali terdorong untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Bahkan pejabat yang pada dasarnya bermaksud baik bisa tergelincir dalam pelanggaran norma sosial dan moral karena proses psikologis tertentu. Dalam kasus Pati, pendekatan represif terhadap suara rakyat menunjukkan perilaku yang mengabaikan nilai etik pelayanan publik.
Konteks ini diperkuat oleh Syed Haq dalam bukunya Public Policy and Governance in Bangladesh (2016), yang menegaskan bahwa kompleksitas birokrasi membutuhkan infrastruktur etika yang kokoh. Tanpa standar moral yang tinggi, pejabat cenderung mengambil keputusan yang tidak menguntungkan masyarakat luas. Di Pati, kebijakan yang bersifat sepihak memperlihatkan rapuhnya fondasi etika dalam birokrasi lokal.
Mihail Žgur dalam studi terbaru Materiali per una Storia della Cultura Giuridica (2023) menggambarkan dilema yang dihadapi pejabat tingkat bawah atau street-level bureaucrats, yaitu antara mematuhi aturan secara kaku atau menggunakan diskresi untuk menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Struktur kelembagaan yang kaku membuat pejabat sulit menjalankan keputusan yang berkeadilan. Dalam kasus Bupati Pati, penggunaan diskresi terlihat tidak berpihak kepada rakyat, melainkan mengutamakan ketegasan otoriter.
Michael S.Y. Bessette (2013) menambahkan bahwa birokrasi di negara bagian dan lokal memiliki kekuasaan luas dalam mengimplementasikan kebijakan, namun sering kali tidak sejalan dengan maksud para politisi terpilih atau harapan masyarakat. Ketimpangan ini memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap pejabat publik sebagai pelaksana kebijakan.
Dalam studi lain, Hanne Mees dan rekan-rekannya dalam Land Use Policy (2016) menjelaskan bahwa dalam banyak kebijakan publik, terdapat kesenjangan persepsi antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks pengelolaan risiko banjir di Belgia, masyarakat menilai pemerintah sebagai aktor utama, sementara pejabat memilih pendekatan tanggung jawab bersama. Di Pati, warga merasa ditinggalkan dan tidak dilibatkan dalam kebijakan kenaikan PBB, memperkuat kesan ketimpangan persepsi tersebut.
Peneliti dari Afrika Selatan, Ayodele dkk., dalam Systems (2025), juga menyebutkan bahwa program partisipasi digital publik hanya akan berjalan efektif jika pejabat memiliki kompetensi teknis dan kemauan untuk belajar. Kurangnya forum partisipatif atau kanal digital di Pati menunjukkan lemahnya kesiapan struktur pemerintah daerah dalam membangun dialog dengan warganya.
Persoalan integritas birokrasi masa depan juga menjadi sorotan A.A. Maximenko dan rekan dalam Obrazovanie i Nauka (2023). Studi mereka menunjukkan bahwa calon pejabat publik lebih cenderung membenarkan perilaku tidak etis dibandingkan calon pengusaha. Hal ini memperkuat kebutuhan mendesak akan pendidikan moral dan etika sejak dini di lembaga pelatihan birokrasi.
Terakhir, Yin dkk. dalam Frontiers in Psychology (2022) menyatakan bahwa konflik moral dalam pelayanan publik seringkali dipicu oleh benturan antara budaya tradisional dan sistem administratif modern. Ketegangan yang terjadi di Pati, termasuk insiden antara warga dan aparat saat mendirikan posko logistik, mencerminkan bahwa konflik semacam ini masih nyata terjadi di level pemerintahan lokal.
Keseluruhan kajian tersebut menegaskan bahwa mentalitas pejabat publik yang menempatkan kepentingan pribadi di atas aspirasi rakyat, ditambah dengan lemahnya etika dan diskresi yang tidak terkontrol, menjadi sumber utama krisis kepercayaan publik. Reformasi mendasar dibutuhkan, mulai dari pendidikan etika birokrasi, penguatan akuntabilitas, hingga pembangunan budaya pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat. Tanpa itu, relasi antara negara dan warga akan terus tergerus oleh arogansi kekuasaan. (*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : balpos.com