JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Angka ini berdasarkan perhitungan internal KPK yang telah dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Di mana dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8). Budi menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan BPK untuk menghitung secara pasti nilai kerugian negara. Perhitungan yang dilakukan BPK akan memerinci jumlah final kerugian dari dugaan penyimpangan kuota haji tersebut.
"Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya. KPK akan mendalami pihak-pihak yang diduga mengubah pembagian kuota haji tambahan sebesar 20 ribu jemaah sehingga tidak sesuai ketentuan.
Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia, sisanya 92 persen untuk haji reguler. Dalam aturan tersebut, tambahan 20 ribu kuota haji seharusnya dibagi untuk 18.400 jamaah haji reguler, setara 92 persen dan 1.600 jamaah haji khusus, setara 8 persen.
Dengan demikian, kuota haji reguler seharusnya naik dari 203.320 menjadi 221.720 orang. Sementara kuota haji khusus bertambah dari 17.680 menjadi 19.280 orang. Namun, fakta menunjukkan bahwa pembagian yang terjadi justru 50:50 atau masing-masing 10 ribu untuk haji reguler dan haji khusus.
“Di situ ada pergeseran dari yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler, 8 persen untuk haji khusus, karena ada pergeseran jadi 50:50 atau 10.000:10.000. Tentunya ada pergeseran di situ,” tegas Budi.
Bidik Pejabat Kemenag hingga Agen Travel
Menurut dia, penyidik akan menelusuri siapa yang memberi perintah perubahan kuota tersebut serta menelusuri dugaan aliran dana yang dikelola agen penyelenggara ibadah haji khusus. “Kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak tertentu. Jika ada, siapa saja pihak-pihak itu, semuanya akan ditelusuri oleh KPK,” urainya.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga menyampaikan pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji adalah yang dintungkan dari pengadaan haji khusus yang sedianya merupakan kuota haji reguler.
"Orang-orang yang mendapat aliran dana dalam konteks karena pembagian kuota," kata Asep, Senin (11/8). Sejauh ini, meski telah menaikkan status ke penyidikan, KPK belum menetapkan siapapun sebagai tersangka.
"Misalkan dari pihak pemerintah, oknum pihak pemerintah atau Kementerian Agama yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah, itu akan menjadi objek untuk kami minta pertanggungjawaban," lanjut Asep.
"Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut," sambungnya. (*)
Editor : Indra Zakaria